lpmindustria.com – Piagam Palembang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemberlakuan barcode terhadap perusahaan pers yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Kesepakatan dalam piagam yang bertujuan untuk menjaga kaidah jurnalistik mendapat pertentangan keras dari sejumlah media komunitas dan pers mahasiswa.

Selasa, (9/02/2010), saat itu rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional dirayakan di Palembang, Sumatera Selatan, dan dihadiri oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya perayaan, acara peringatan kali ini di susul oleh Lokakarya Penegakan Produk Dewan Pers yang disosialisasikan dalam bentuk kesepakatan ratifikasi (pengesahan dokumen) kode etik jurnalistik.

Dalam lokakarya tersebut dihadiri oleh beberapa media nasional, media daerah Sumatera Selatan, serta beberapa tokoh pers diantara Atmakusumah Astraatmadja, mantan Ketua Dewan Pers. Alhasil, pertemuan Dewan Pers dengan beberapa perusahaan media dan tokoh pers melahirkan sebuah kesepakatan kongkret untuk menjaga kaidah-kaidah jurnalistik.

Kesepakatan tersebut di tuangkan melalui Piagam Palembang yang berisi, kesepakatan untuk sepenuhnya menaati kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standar perlindungan wartawan dan standar kompetensi wartawan. “Kesepakatan (Piagam Palembang) untuk memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk membentuk lembaga independen yang berhak melakukan verifikasi sesuai isi Piagam Palembang itu juga perlu segera ditindak lanjuti,” ujar Priyambodo yang juga wartawan senior Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA (LKBN ANTARA), (dilansir dari antara.com).

Dalam piagam Palembang, perusahaan pers nasional yang tercantum bersedia menaati isi piagam setelah dua tahun masa transisi, terhitung saat piagam ditandatangani. Setelah berjalan hampir 7 tahun, isi piagam ini akhirnya diterapkan.

Namun, pemberlakuan barcode berdasarkan standarisasi perusahaan pers, melalui kriteria yang ditetapkan Dewan Pers bersama beberapa perusahaan pers nasional melahirkan pertentangan banyak kalangan media di Tanah Air. Penolakan keras berasal dari sejumlah media nasional seperti Tempo, dan beberapa media komunitas diantaranya, Indoprogress, Kabar Buruh dan Islam Bergerak.

Penolakan juga muncul dari kalangan mahasiswa yang terkumpul dalam Forum Pers Mahasiswa Jakarta (FMPJ), yang turut hadir dalam acara konsolidasi penolakan barcode yang dihadiri oleh serikat pekerja media, media alternatif dan pers mahasiswa, yang berlangsung di kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-I) di Jalan Diponegoro, Jakarta pusat (4/2/2016). “Pemberlakuan barcode, bukan langkah efektif menanggulangi pemberitaan hoax (berita palsu). Namun justru berdampak menurunkan kepercayaan pembaca terhadap media yang tidak menggunakan barcode. Diantaranya kami Pers Mahasiswa, padahal kami juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik saat meluncurkan produk pemberitaan,” ungkap Ryan Setiawan selaku perwakilan FPMJ.

Muhammad Evan Hanif

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *