lpmindustria.com – Pihak Manajemen Politeknik STMI Jakarta memberikan kebijakan untuk tidak lagi memungut dana kepada mahasiswa baru untuk kegiatan kemahasiswaan. Hal tersebut dilakukan karena adanya permasalahan mengenai dasar sumber dana dan keberadaan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) di dalam kampus.

Pertengahan tahun 2017 menjadi awal untuk penerimaan mahasiswa baru, tak terkecuali di Politeknik STMI Jakarta. Pada tahun-tahun sebelumnya, Politeknik STMI Jakarta biasa menarik dana sebesar Rp500.000 kepada mahasiswa baru. Sebagian dari penarikan dana tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dana kemahasiswaan. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pihak kampus tidak lagi menarik dana tersebut. Hal itu karena dana yang selama ini ditarik tidak dilaporkan penggunaannya kepada negara, bahkan termasuk ke dalam hal yang ilegal. Adapun sebab lain dari tidak adanya dana kemahasiswaan di tahun ini adalah, pihak kampus menilai bahwa organisasi yang masuk ke dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) memiliki status yang ilegal. Surat Keputusan (SK) yang dimiliki KBM, hanya berlaku ketika kampus masih berstatus sebagai Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI). Namun, ketika statusnya sudah berubah menjadi Politeknik STMI Jakarta, maka SK tersebut tidak berlaku lagi. “KBM ini lahir di STMI, namun sekarang STMI sudah tidak ada. Oleh karenanya, SK dari Ketua STMI tidak berlaku untuk Politeknik. Kalau tidak ada SK dari Direktur Politeknik maka kami tidak bisa mengeluarkan dana untuk kegiatan mahasiswa itu,” ujar Mustofa selaku Direktur Politeknik STMI Jakarta.

Kepemilikan SK oleh KBM juga turut disampaikan oleh pihak Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Perindustrian (Kemenperin). “Adanya SK itu untuk menjalankan kegiatan mahasiswa. Namun, selama KBM menjalankan kegiatan yang positif, memberikan kontribusi, dan membawa nama baik untuk kampus, menurut saya tidak ada SK pun tidak masalah,” ungkap Nono Cahyono selaku Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi, Pusdiklat. Regulasi yang mengatur terkait penarikan dana, seperti halnya di dalam Statuta Politeknik STMI Jakarta juga tidak dijelaskan secara rinci. “Statuta harus dikembangkan terlebih dahulu melalui rapat Senat Dosen Politeknik STMI Jakarta. Jika belum selesai pengembangannya, kami memang belum bisa melakukan penarikan dana itu,” tutur Mustofa. Pada pasal 56 di dalam statuta menjelaskan, bahwa pembiayaan untuk kegiatan mahasiswa hanya berasal dari rencana anggaran kampus dan penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat.

Berdasarkan isi pada pasal tersebut, pihak kampus bisa memberikan dana untuk kegiatan mahasiswa melalui Rencana Anggaran Politeknik STMI Jakarta, yang salah satu bentuknya adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). “Anggaran kegiatan KBM itu sudah ada di anggaran DIPA yang dikelola oleh Pudir III Bidang Kemahasiswaan, yang nominalnya tergantung pada politeknik masing-masing,” ungkap Nono Cahyono. Untuk sumber keuangan dari DIPA itu sendiri, pihak kampus bisa mendapatkannya dari dua sumber. Pertama adalah Rupiah Murni (RM) yang bisa didapat langsung dari subsidi pemerintah. Kedua adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari SPP dan penggalangan dana dari masyarakat. Sementara itu, untuk penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat, pihak kampus mengartikannya sebagai bentuk dana sponsorship. “Adapun pelaksanaan kegiatan mahasiswa dapat dilakukan dengan mencari sumber lain yang tidak mengikat seperti sponsor, dan harus diketahui oleh pihak kampus,” ucap Mustofa.

Terkait dengan penarikan dana untuk kegiatan mahasiswa yang dianggap sebagai hal ilegal, sebenarnya pihak kampus bisa menganggarkan dana tersebut ke dalam PNBP. Sebab, dana tersebut termasuk dalam penggalangan dana dari masyarakat yang secara otomatis juga termasuk dalam sumber DIPA. Sehingga, dalam penggunaannya di kemudian, pihak kampus bisa melaporkan kepada negara dan tidak lagi dianggap sebagai kegiatan yang ilegal. “Untuk penggalangan dana sebesar Rp500.000 kepada mahasiswa baru itu sah, kalau dilaporkan kepada negara. Sepanjang itu dipertanggungjawabkan oleh Politeknik STMI Jakarta, tentu tidak akan menjadi hal yang ilegal,” jelas Nono Cahyono. Beliau pun menyampaikan, bahwa diharapkan dana kemahasiswaan tidak dihapuskan karena dapat digunakan sebagai langkah meningkatkan mutu untuk pembinaan mahasiswa.

Dasar hukum yang mengatur dana kemahasiswaan memang diatur dalam Statuta Politeknik STMI Jakarta. Namun, jika ada dasar hukum lain terkait sumber dana kemahasiswaan di luar statuta, tentunya perlu ada penyesuaian yang diselenggarakan oleh Senat Dosen Politeknik STMI Jakarta. “Penyusunan statuta itu dilakukan oleh Senat. Setelah itu, menyesuaikan dengan peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang (UU). Selanjutnya, baru bisa diputuskan oleh sekretaris jenderal (sekjen) dan menteri untuk menjadi statuta bagi Politeknik STMI Jakarta,” tambah Mustofa. Dengan berbagai masalah yang mengiringi keberlanjutan dana kemahasiswaan, pihak Manajemen Politeknik STMI Jakarta menyarankan agar KBM segera merundingkan untuk menyamakan persepsi mengenai hal ini. “Kita (pihak kampus dan KBM) harus mencari persamaan pandangan. Jangan sampai timbul istilah bahwa kebebasan mahasiswa itu dikontrol ataupun kampus tidak bisa mengontrol kegiatan mahasiswa,” jelas Mustofa. Mustofa juga menambahkan, bahwa nantinya yang akan bertangung jawab pada setiap kegiatan kemahasiswaan ialah kampus itu sendiri. Tidak lain dan tidak bukan, tentu kebijakan tersebut adalah untuk kebaikan semua pihak.

Muhammad Abdul Hakim Faqih

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *