lpmindustria.com – Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia. Kasus korupsi memang tidak hanya terdengar di Indonesia, tetapi juga di berbagai penjuru dunia. Indonesia menempati urutan ke-90 negara terkorupsi di dunia tahun 2016. Tak heran, jika KPK masih belum tuntas menangani kasus korupsi.

Sering kita dengar kasus korupsi terjadi di kalangan para pejabat atau petinggi yang berkepentingan dalam pemerintahan, organisasi, ataupun dalam pengadaan sebuah proyek. Kasus korupsi tercatat bukan hanya di Indonesia, negara-negara maju pun juga tidak terlepas dari jeratan korupsi. Menurut Transparency International: Corruption Preception Index bahwa Indonesia merupakan negara urutan ke-90 terkorupsi di dunia tahun 2016. Sedangkan, Denmark dan New Zealand merupakan urutan teratas negara paling bebas korupsi di dunia atau dapat dikatakan negara dengan kasus korupsi terkecil di dunia. Tidak heran, jika Indonesia menempati posisi ke-90 karena memang banyak kasus korupsi yang hingga kini terjadi di Indonesia dan masih belum terselesaikan dengan baik.

Lembaga tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dinilai kurang efektif, dibuktikan dengan masih adanya kasus-kasus korupsi yang belum tuntas terselesaikan. Proses penanganan setiap kasus yang ada memang sangatlah panjang dan rumit, membutuhkan waktu proses yang lama dan investigasi yang mendalam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan dalam laman web-nya, bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada tindak pidana korupsi. Namun, kenyataanya kejaksaanlah yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sesuai Pasal 30 ayat 1 UU RI Nomor 16. Lalu apakah tugas KPK sebenarnya, jika untuk melakukan penyelidikan pun harus melalui putusan kejaksaan.

Salah satu contoh kasus korupsi yang menjadi kontroversial saat ini ialah kasus yang menjerat Setya Novanto (Setnov), tersangka korupsi pengadaan KTP elektrorik (e-KTP) yang mencuat pada tahun 2011—2012. Meskipun kasus tersebut sudah lama adanya, hingga kini masih belum rampung proses penanganannya oleh lembaga khusus pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, KPK. Pada 18 Juli 2017, Setnov ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, dirinya mengirim gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa ia meminta penetapan statusnya sebagai tersangka dibatalkan oleh KPK. Namun, saat KPK memanggil Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka kembali, Setnov mengirim surat ke KPK melalui Fadli Zon,Wakil Ketua DPR RI, meminta KPK menunda proses penyidikan sampai putusan peradilan keluar.

Jika dibandingkan dengan Denmark, negara yang terbebas dari korupsi, mereka memiliki lembaga pemberantasan korupsi yang independen dan efisien. Artinya, pemberantasan korupsi tidak dipersulit dengan birokrasi yang rumit. Selain itu, dalam hal hukuman, Denmark menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi sejak tahun 1994. Hal itu dinilai akan membuat pelaku jera dan bahkan membuat warganya enggan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan Indonesia yang baru mencanangkan hukuman mati tersebut pada tahun 2012. Kasus korupsi di negara Denmark tidak begitu fatal, bahkan Denmark mengganggap itu bukan sebagai kasus korupsi, melainkan isolated event atau kejadian yang jarang terjadi dan tidak perlu untuk dipermasalahkan.

Selain itu, New Zealand, sebagai negara bebas korupsi lainnya, juga menerapkan hal yang sama. Ditambah lagi dengan transparansinya kebijakan-kebijakan di negaranya sehingga rakyat dapat mengakses setiap data atau laporan pada bagian-bagian pemerintahan. Setiap pejabat atau parlemen pemerintah di negaranya wajib melaporkan seluruh kegiatan dan kekayaannya dengan sebenar-benarnya. Lalu untuk menekan angka korupsi, New Zealand menerapkan budaya yang jujur dan mengadakan pendidikan antikorupsi sejak dini.

Indeks Negara dalam Peringkat Korupsi

Indonesia harus berkaca dari contoh kedua negara nan ‘bersih’ tersebut. Mau sampai kapan negeri ini terus terjerat dalam keserakahan sang penguasa yang merugikan negara. Negara ini membutuhkan kerja sama dari semua elemen, baik pemerintah hingga masyarakat untuk memberantas korupsi. Kita sebagai mahasiswa pun harus menjadi garda terdepan untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan melawan korupsi. Hal itu bisa diwujudkan dengan memulai dari memperbaiki diri sendiri.

Achmad Adi Surachman

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *