lpmindustria.com – Pada organisasi mahasiswa Politeknik STMI Jakarta terdapat lembaga legislatif yang berfungsi membuat ketetapan dan pengawasan, yaitu Kongres Mahasiswa. Namun, Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) masih merasakan belum maksimalnya peranan salah satu komisi Kongres Mahasiswa, yaitu Komisi B.

Sebuah negara pada umumnya memiliki lembaga yang berfungsi membuat peraturan atau undang-undang. Lembaga tersebut dikenal sebagai lembaga legislatif. Lembaga seperti itu pun diterapkan di perguruan tinggi dan lebih dikenal sebagai Senat Mahasiswa atau Kongres Mahasiswa. Sama seperti perguruan tinggi lainnya, Politeknik STMI Jakarta pun menerapkan bentuk lembaga tersebut. “Biar teman-teman mahasiswa tahu, kalau Kongres itu lebih berperan sebagai lembaga legislatif,” ujar Ghiandy Fachrezzy selaku Ketua Kongres Mahasiswa 2016/2017. Kongres Mahasiswa memiliki fungsi untuk membuat ketetapan terhadap peraturan-peraturan KBM, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KBM, serta melakukan pengawasan kepada KBM.

Logo Kongres Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta

Kongres Mahasiswa di Politeknik STMI Jakarta memiliki tiga Komisi, yaitu Komisi A, B dan C. Komisi A dan C memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan ialah mengawasi anggaran dan kegiatan yang diadakan oleh KBM. “Di sini kita ada komisi A sampai C. Jadi, komisi A itu konsentrasinya lebih ke pengawasan dalam bentuk anggaran,” tutur Ghiandy Fachrezzy. Selain itu, terdapat Komisi B yang memiliki fungsi pengawasan aspirasi dan pembentukan ketetapan. Salah satu ketetapan yang dibuat oleh Kongres Mahasiswa saat ini ialah Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira). “Untuk produk hukum aja Komisi B hanya dapat mengeluarkan satu produk hukum, yaitu ketetapan Pemira,” ungkap Hendra selaku Ketua Komisi B Kongres Mahasiswa 2016/2017.

Minimnya ketetapan yang telah dibuat oleh Kongres Mahasiswa dirasa terkendala oleh delegasi-delegasi dari setiap KBM. “Kurang lebih dari Komisi B kendalanya dari setiap anggota yang berasal dari delegasi KBM. Delegasi pun, kita rasa dari dulu hanya beberapa yang mengerti tentang fungsinya,” ucap Hendra. Selain itu, Hendra mengatakan bahwa data-data yang berantakan dari Sekretaris Jendral (Sekjen) periode sebelum-sebelumnya membuat beberapa ketetapan menjadi hilang dan perlu merapihkan datanya kembali. Tidak hanya itu, Komisi B merasa terkendala dalam menampung aspirasi mahasiswa. “Masih terasa kurang gitu, terlebih aspirasi dari mahasiswa independen,” tambah Hendra.

Fungsi yang telah dilakukan oleh Komisi B pun dirasa kurang maksimal oleh KBM Politeknik STMI Jakarta. Sebab selama satu periode berjalan, Komisi B hanya terlihat pada saat kegiatan Pemira. “Saya menilai, Komisi B terlihat saat Pemira saja yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa,” ungkap Prayoga Noer Tamtomo selaku Ketua Himpunan Teknik Industri (HMTI) 2016/2017. Sedangkan, Kongres Mahasiswa seharusnya dapat melakukan amendemen dalam Sidang Istimewa maupun membuat kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. “Lakukan amendemen lah yang menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan hanya diam dan bergerak ketika masalah muncul. Saat KBM mulai bergejolak, Kongres bersama BEM baru mengadakan pertemuan gitu kan. Dari situ, saya rasa inisiatifnya sih belum ada,” tutup Prayoga Noer Tamtomo.

Muhammad Abdul Hakim Faqih

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *