lpmindustria.com – Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan kebijakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru. Kebijakan ini diharapkan dapat mengakomodasi pejalan kaki dan PKL. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra antara PKL, pejalan kaki, dan pedagang kios permanen.

Jalan Jati Baru yang terletak di depan Stasiun Tanah Abang kini tidak lagi dilewati kendaraan pribadi maupun kendaraan umum (angkutan massal). Hanya Transjakarta satu-satunya moda transportasi yang bisa melewati jalan tersebut. Hal tersebut tidak membuat Jalan Jati Baru terlihat longgar, melainkan diramaikan oleh pedagang-pedagang kaki lima (PKL). PKL tersebut tidak hanya berjualan di trotoar saja, tetapi juga berjualan di badan jalan yang terlihat seperti pasar tumpah. Kondisi seperti ini didasari oleh kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. “Ini adalah konsep penataan jangka pendek kawasan Tanah Abang. Kebijakan ini dibuat terutama untuk mengakomodir pejalan kaki dan pedagang kaki lima,” ujar Anies. PT Tranjakarta menyediakan 10 armada baru Transjakarta yang berkapasitas 66 penumpang per unit, untuk menunjang mobilitas masyarakat yang ingin ke Jalan Jati Baru.

Tujuan kebijakan ini untuk menata para PKL agar pejalan kaki menjadi nyaman saat melalui Jalan Jati Baru. Selain itu agar membuat para pedagang terlihat lebih tertata rapih. “Tujuannya agar pejalan kaki jadi leluasa. Lalu bagi pedagang tetap bisa berdagang. Harapan kita lewat penataan ini, agar semua pihak bisa terakomodasi. Jadi mereka tidak lagi mengalami kerepotan saat keliling Tanah Abang,” kata Anies, dilansir dari tirto.id. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan kurang lebih 400 buah tenda untuk PKL dalam menjajakan dagangannya. Sebagai rincian 115 buah tenda untuk pedagang kuliner dan 265 buah tenda untuk pedagang non-kuliner.

Para pejalan kaki yang merasakan dampak dari penataan ini pun turut memberikan beberapa tanggapan. Namun, beberapa tanggapan pejalan kaki justru merasa kecewa terhadap penaatan Pemprov ini. “Kelihatan berantakan banget di sini. Harusnya bisa ditata lebih rapih lagi,” ujar Sri salah satu pengujung Pasar Tanah Abang pada lansiran tirto.id. Tidak hanya itu, di tengah jalan raya pun terlihat banyak sampah plastik yang berserakan. Menurut Devi selaku pengunjung pasar Tanah Abang, “Tenda yang dipakai untuk menjajakan dagangan tidak permanen, melainkan bisa dibongkar-pasang. Kelihatan semrawut dan lebih mencemaskan daripada yang kemarin. Situasi semakin berdesakan, menimbulkan potensial untuk pencopet melancarkan aksi jahat” ujarnya.

Tampak atas Jalan Jati Baru

Beberapa pejalan kaki memang merasa dirugikan dengan hal tersebut. Hal ini berbeda dengan para pedagang, mereka merasa diuntungkan dengan kebijakan tersebut karena bisa lebih leluasa berdagang dan dapat meningkatkan jumlah pendapatan penjualan. “Pendapatannya naik 30 persen. Apalagi hari libur, akan lebih ramai pada saat hari libur daripada hari biasa (kemarin),” kata Hilda salah satu PKL.

Situasi kontra dirasakaan oleh pedagang toko permanen, mereka menilai kebijakan tersebut baru tersebut tidak adil. yang dinilai tidak adil atas kebijakan baru tersebut. Pedagang yang memiliki toko permanen merasa dirugikan, karena tenda-tenda yang ada berdiri persis di depan toko mereka. Hal tersebut membuat pengunjung sulit untuk mengakses ke toko, lalu berimbas pada penurunan keuntungan para pedagang. “Biasanya sehari bias dua juta rupiah, apalagi kalau hari libur bisa sampai tiga atau empat juta rupiah. Tetapi sekarang sulit sekali, belakangan ini saya hanya laku satu atau dua barang saja,” ujar Rosnani selaku pedagang kios Pasar Tanah Abang pada laman metrotvnews.com.

Pengusaha ekspedisi juga mengeluhkan dengan tutupnya Jalan Jati Baru Raya ini. Desi sebagai pengusaha ekpedisi mengatakan, penutupan ini mengakibatkan usahanya merugi hingga puluhan juta rupiah. “Saya ekspedisi Jakarta-Malaysia, itu mau dikemanain bongkar muatnya kalau jalan ditutup seperti itu. Pagi sampai siang waktunya bongkar muat. Saya rugi puluhan juta,” ungkapnya saat ditemui di kawasn Pasar Tanah Abang oleh tim tribunnews.com.

Menteri Perhubungan yakni Budi Karya Sumadi menanggapi bahwa konsep baru penataan kawasan Pasar Tanah Abang perlu dikaji kembali. Budi menilai PKL harus ditempatkan di lahan yang benar. Selain itu, perlu ada pembahasan antara pihaknya dengan Pemprov DKI terkait konsep baru penataan Pasar Tanah Abang. “Makanya itu salah satu yang perlu kita bahas nanti. PKL harus ditempatkan di lahan yang benar,” ungkap Budi.

Nur Salam

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *