lpmindustria.com – Mata uang seperti bitcoin yang digunakan untuk investasi dapat berpotensi merugikan masyarakat, lantaran perusahaan mata uang virtual tersebut memberikan iming-iming bunga yang tidak masuk akal.

Satuan tugas (Satgas) Waspada Investasi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak bertransaksi menggunakan uang virtual seperti bitcoin. Mata uang virtual tersebut saat ini memang sedang santer digunakan di beberapa negara. Terlibatnya beberapa konsumen dalam berinvestasi membuat kewaspadaan yang sangat tinggi dari Satgas Waspada Investasi. “Virtual currency (baca: mata uang) bukan merupakan instrumen investasi keuangan yang memiliki regulasi,” ujar Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Tongam, saat ini terdapat dua pelaku transaksi bitcoin. Pertama, pelaku atau industri yang berdiri sebagai market place yakni tempat bertemunya antara pembeli dan penjual mata uang virtual tersebut. Kedua, pelaku atau industri yang menawarkan investasi yang dipenjualan bitcoin. Bitcoin yang digunakan untuk investasi berpotensi dapat merugikan masyarakat, lantaran perusahaan mata uang virtual tersebut memberikan iming-iming bunga yang tidak masuk akal. “Kami menghimbau agar masyarakat tak berinvestasi pada mata uang virtual, melainkan pada instrumen-instrumen investasi yang jelas. Pasalnya, investasi dari masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara, bukan sekedar iming-iming bunga tinggi. Kalau masyarakat yang mau berinvestasi, janganlah berinvestasi di virtual money, tetapi investasi yang legal dan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia,” ungkap Tongam.

Sumber: pinterpolitik.com

Bank Indonesia (BI) juga telah menyatakan bahwa virtual Currency tidak dapat digunakan sebagai alat tukar. “Mata uang virtual seperti bitcoin tidak diterbitkan oleh bank sentral selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran. Sebelumnya, BI juga sudah menyatakan bahwa mata uang virtual seperti bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia,” ujar Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia juga telah menerbitkan aturan penyelenggaraan Financial Technology (Fintech). Dalam aturan tersebut, bank sentral melarang penyelenggara Fintech melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual seperti bitcoin.

Rupiah merupakan satu satunya mata uang yang diakui di Indonesia dan wajib bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang rupiah digunakan untuk segala jenis transaksi apapun di Indonesia yang memerlukan alat pembayaran. “Satu-satunya alat tukar yang sah sesuai dengan undang-undang mata uang adalah mata uang rupiah,” tegas Tongam. Saat ini Satgas Waspada Investasi sedang menganalisis beberapa perusahaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Terlebih lagi satgas ini memiliki tantangan dalam mengawasi pergerakan dari mata uang virtual dalam berinvestasi agar nantinya masyarakat tidak tertipu dengan iming-iming bunga yang sangat tinggi. “Banyak entitas yang tidak memiliki badan usaha dan kebanyakan situs bitcoin yang digunakan berasal dari luar negeri,” pungkasnya, dilansir dari Metro TV.

Dicky Tri Ganesha

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *