lpmindustria.com – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai badan legislatif mahasiswa di kampus. Nampaknya, sebagian mahasiswa merasa bahwa belum mengetahui peran dan fungsi sebenarnya dari DPM.

DPM merupakan salah satu lembaga tinggi di kampus Politeknik STMI Jakarta. Hal itu termuat di dalam AD/ART KBM Politeknik STMI Jakarta bahwa DPM sebagai pengarah dan pengontrol KBM Politeknik STMI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sebelumnya, nama yang digunakan DPM yakni Kongres Mahasiswa. “Kami ganti nama dari Kongres Mahasiswa DPM, karena kongres itu artinya pertemuan. Akan tetapi, DPM tidak hanya sebatas melakukan pertemuan saja, melainkan juga melakukan sidang, pembukaan sidang AD/ART, dan penyaluran aspirasi. Kayak kurang tepat saja kalau kongres dipakai sebagai nama instansi. Walaupun fungsi DPM masih sama seperti Kongres Mahasiswa sebagai pengontrol kegiatan KBM,” jelas Yosep Petrhal T selaku Ketua Komisi B DPM.

Salah satu fungsi dari DPM yang paling penting yakni menampung, menyaring, mempertimbangkan, dan menyalurkan aspirasi yang berhubungan dengan KBM Politeknik STMI Jakarta. Adapun anggota KBM berasal dari seluruh mahasiswa Politeknik STMI yang terdiri dari 15 anggota independen dan satu orang anggota perwakilan dari tiap UKM, LK, dan HM. “DPM adalah lembaga perwakilan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dari mahasiswa,” tutur M Noor Badrudin, Ketua DPM 2017-2018. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPM dibantu beberapa komisi seperti, Komisi A (Pengawasan Anggaran), Komisi B (Aspirasi Mahasiswa dan Ketetapan), dan Komisi C (Pengawasan). “Sesuai dengan AD/ART fungsinya untuk mengadakan dan mengusulkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) sekaligus nanti Laporan Pertanggungjawaban Umum (LPJU),” kata Fella Mayang Sari sebagai Ketua Komisi A DPM. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Komisi A sudah membuat SOP Keuangan bersama dengan BEM.

Kemudian, berlanjut dengan Komisi B yang bertugas untuk menampung dan menindaklanjuti segala aspirasi mahasiswa. “Kalau secara umum, Komisi B berkaitan tentang aspirasi mahasiswa. Kami sudah menampung permasalahan tentang iuran almamater yang dibebankan mahasiswa 2017 yang pada saat itu masih simpang siur,” ungkap Yosep Petrhal. Ia mengatakan bahwa DPM turut membantu mencari jalan tengah antara mahasiswa dengan pihak kampus. “Kami menghubungkan aspirasi mahasiswa 2017 ke pihak lantai satu. Kemudian, kami sampaikan keluhan-keluhan mereka. Lalu, Pak Mustofa selaku Direktur Politeknik STMI, pihak dari kampus, memberikan keputusan perihal uang tersebut. Kemudian diberitahukan kepada mahasiswa saat pertemuan lalu di Aula Lantai 7,” papar Yosep Petrhal. Selain itu, Komisi B juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilu Raya (Pemira). Rencanaya, Pemira Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada bulan September 2018. Menurutnya, peran Komisi B dalam mewadahi aspirasi mahasiswa dirasa sudah cukup. “Saat ini Komisi B sudah membuat AD/ART yang sudah ada perkembangannya dari tahun lalu,” ucapnya.

Berbeda dengan Komisi C yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Ekskutif dan Organisasi Internal di kampus. “Kalau dulu kan kami memiliki sumber keuangan dari dana kemahasiswaan dan Komisi C melakukan pengawasannya. Nah, kalau sekarang pengawasannya terhadap, pelanggaran, penjatuhan sanski,” imbuh M Noor Badrudin.

Rupanya, Hasil kuesioner yang diambil berdasarkan sampel acak membuktikan bahwa beberapa mahasiswa masih belum mengetahui fungsi umum DPM. Begitu pun dengan fungsi setiap komisi yang berada di DPM, yang mana jumlah persentase ‘tidak tahu’ lebih besar daripada jumlah persentase ‘tahu’. “Saya tidak mengerti fungsi DPM. Secara struktural yang saya ketahui itu kalau DPM itu di atas BEM, seperti MPK di atas OSIS kalau SMA,” ucap Raka Janitra mahasiswa SIO 2017. Hal tersebut sudah tidak berlaku karena DPM sudah berganti dari Kongres Mahasiswa,“ Kalau dulu Kongres Mahasiswa adalah lembaga tertinggi. Namun, saat ini sesuai dengan AD/ART yang telah diamandemen DPM adalah lembaga tinggi. Artinya, DPM secara struktural posisinya setara dengan Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM),” terang Yosep Pethral saat ditemui di ruang sekretariat DPM.

Kendati demikian, pihak DPM mengatakan bahwa upaya sosialisasi kepada mahasiswa pun sudah dilakukan sedemikian rupa. “Kalau tiap tahun ada pengenalan di PKKMB. Dari situ seharusnya mereka sudah mulai tahu. Kemudian, balik lagi dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Seharusnya mahasiswa yang aktif UKM sudah tahu struktur organisasi itu apa aja, yang berhubungan dengan lembaga tinggi.,” pungkas Yosep Pethral.

Akan tetapi, peran DPM sebagai wadah aspirasi mahasiswa harusnya lebih ditampakkan kembali kepada semua mahasiswa. Tak hanya yang aktif di organisasi kampus tetapi juga kepada mahasiswa yang kurang aktif berorganisasi. “Menurut saya fungsi DPM beserta komisinya, belum mewakili saya sebagai mahasiswa independen. Untuk komisi A, fungsinya mengadakan dan mengusulkan RAB maksudnya anggaran tersebut kemana saja itu tidak tahu sama sekali. Dan saya kurang familiar dengan tugasnya. Bila komisi B, saya belum tahu bagaimana caranya dan harus kemana untuk mengeluarkan aspirasinya,” tutur Aldo Adryan, mahasiswa TIO 2016. Menurut penuturan Ketua Komisi B bahwa DPM sudah berupaya lebih dekat dengan mahasiswa independen lewat official account aplikasi Line. Itu merupakan salah satu bentuk wadah bagi mahasiswa bila ingin memberikan pendapat atau pun saran. Karena DPM belum memiliki mekanisme khusus bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan kritik atau saran. “Saya sih berharap DPM bisa lebih terlihat kinerjanya dan menampung aspirasi mahasiswa dengan metode yg lebih baik lagi. Mungkin bisa sosialisasi lagi, misalnya dari mulut ke mulut. Jadi mahasiswa menjadi lebih paham,” harap Aldo Adryan.

Infografik

Imas Listyaningsih

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *