Skema Ponzi, Modus Investasi Bodong yang Sedang Marak -

Skema Ponzi, Modus Investasi Bodong yang Sedang Marak


maulanayusuf.com
Foto : Pixabay.com/ Gerd Altmann

lpmindustria.com - Maraknya penggunaan skema Ponzi oleh para pelaku tak bertanggung jawab yang sudah merambah ke dalam dunia teknologi digital mengakibatkan banyak masyarakat tertipu.

Dilansir dari Warta Ekonomi, skema Ponzi merupakan konsep investasi yang digagas dan dikembangkan oleh seseorang berkebangsaan Italia, yakni Charles Ponzi pada tahun 1920. Skema ini merupakan penipuan investasi di mana klien dijanjikan keuntungan yang besar tanpa risiko dan memusatkan seluruh energinya untuk menarik klien baru guna melakukan investasi.

Menurut Muhammad Femy Mulya selaku dosen jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif (SIIO), skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada anggota atau investornya menggunakan uang mereka sendiri bukan dari laba operasional perusahaan atau organisasi yang menjalankannya dan investor lama akan dibayar dengan uang investor baru. Adapun hukum yang mendasari skema Ponzi di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Femy juga menjelaskan tentang mekanisme skema Ponzi ini yaitu pengelola atau pemilik perusahaan membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan lebih tinggi dalam waktu singkat. Untuk memberikan kesan kredibel dan bonafide kepada para dan calon investornya, pemilik juga tak ragu untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas ‘bodong’, seperti kantor sewaan, produk investasi fiktif, dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa portal berita dan media sosial, ia mengatakan bahwa VTube termasuk dalam skema Ponzi berbasis teknologi. “Mereka menawarkan bisnis model dan produk yang tidak jelas dengan hadiah besar yaitu Rp14.000 untuk satu VTube poin,” ungkap Femy. Pada Juni 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan tersebut. Layanan dari PT Future View Tech ini dinyatakan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan belum ada izin resmi.

Lebih lanjut agar dapat dicabut dari daftar investasi ilegal, SWI memberikan empat persyaratan kepada VTube. Ia menyampaikan bahwa persyaratan pertama adalah harus menggunakan Rupiah dalam transaksinya. Kedua, VTube juga tidak diperbolehkan menerapkan mekanisme kode referal yang memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna. Ketiga, mereka diminta untuk menampung transaksi jual beli poin antara pengguna dengan pengiklanan di aplikasi. Keempat, mereka harus menertibkan komunitas-komunitas penggunanya di dunia maya.

Oleh karena itu menurut Femy, skema Ponzi ini dapat merugikan masyarakat awam dan para Investor dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan besar dalam jangka waktu dekat, “Padahal pada kenyataannya, investasi tersebut sulit untuk diambil atau bahkan macet di tengah perjalanan. Hal ini membuat iklim investasi menjadi lesu akibat ketidakpercayaan investor terhadap isu skema Ponzi yang banyak berkembang,” jelasnya.  

Femy menuturkan terdapat beberapa ciri-ciri untuk mengetahui bahwa investasi mengandung skema Ponzi. Pertama, investasi tersebut biasanya menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko. Proses bisnis investasi juga tidak jelas dan biasanya milik luar negeri. Kemudian, staf penjualan pun mendapatkan komisi dalam merekrut orang dan mengundang calon investor. Lalu, perusahaan juga tidak memiliki produk dan jasa yang dijual, sehingga sering tidak berjalan lancar di pertengahan. Selain itu, saat investor ingin menarik investasinya biasanya akan diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi.

Dengan demikian, menurut Femy terdapat beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu jangan mudah tergiur dengan janji yang tidak wajar, melihat rasionalitas pembagian hasilnya, memastikan izin dari lembaga berwenang seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Terakhir, ia menyampaikan, “Harus dilihat juga kepemilikian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukanlah izin melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.”

Penulis : Siti Nina Ismayanti
Editor : Ela Auliyana

Tag:    ekonomi  |  hukum  |  indonesia  |  investasi  |  teknologi  |  


BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

Top