lpmindustria.com - Beberapa waktu lalu, pemerintah menerbitkan edaran terkait peniadaan mudik pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442H . Namun, hal ini justru membuat masyarakat tergesa-gesa dan mengambil keputusan yang kurang bijaksana.

Perayaan yang tak pernah terlewatkan oleh masyarakat Indonesia usai menjalani ibadah puasa selama tiga puluh hari yaitu Hari Raya Idul Fitri. Uniknya, masyarakat Indonesia memiliki budaya pulang ke kampung halaman atau sering sekali disebut mudik. Dengan begitu, hal ini menjadi sesuatu yang sangat dinanti- nanti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Tahun ini merupakan tahun kedua perayaan Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Rasa sedih tentu menghampiri masyarakat Indonesia, apalagi usai pemberitahuan peniadaan mudik tahun ini yang ditegaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran (SE). Dalam siaran langsung kanal Youtube BNPB Indonesia (8/4) telah diterbitkan SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442H sebagai Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Ramadan. “Adanya peniadaan mudik sementara yang berlaku tanggal 6-7 Mei 2021,” ungkap Wiku Adisasmito selaku juru bicara Satgas Penanganan Covid-19.

Akan tetapi, ternyata upaya dari pemerintah dalam edaran ini justru menuai banyak sekali perspektif masyarakat. Hal ini terlihat dari kejadian beberapa hari lalu, masyarakat berbondong bondong untuk segera bepergian mudik sebelum memasuki tanggal yang tercantum dalam SE tersebut. “Ya faktanya  seperti itu, masyarakat sudah mudik duluan, larangannya pada tanggal tertentu tapi curi-curi mudiknya sudah dari sekarang,” tutur seorang jurnalis, Najwa Shihab, dalam acara Mata Najwa.

Penekanan angka penularan Covid-19 melalui surat edaran tersebut menjadi langkah yang cekatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sayangnya, kurangnya perhatian dari masyarakat ini yang akan membuat pandemi sulit berakhir. Adapun kebijakan ini lahir dengan melihat data penularannya yang sangat riskan atau besar sekali risikonya. Terlihat pada data yang disiarkan oleh Wiku terkait peningkatan mobilitas masyarakat semasa libur panjang beberapa pekan lalu “Saat libur paskah kemarin terjadi peningkatan mobilitas sebesar 60 persen,” dalam Youtube BNPB Indonesia.

Peningkatan mobilitas ini turut mendukung adanya peningkatan angka kematian masyarakat di Indonesia. Tampak perbedaan dari angka kematian dan penularan ketika menginjak bulan yang tidak ada libur panjang dengan yang terdapat libur panjang. Data BNPB menyebutkan bahwa tanpa adanya libur panjang, jumlah orang yang meninggal akibat Covid-19 yaitu sebesar 50 hingga 900 orang. Sedangkan ketika libur panjang, data tersebut meningkat tajam sebesar 1000-2000 orang yang meninggal.

Selanjutnya, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah beberapa bulan belakangan ini akan sia-sia. Seperti halnya, program tracing (baca: menelusuri) yang dilakukan oleh 7000 tracer (baca: pelacak) dari dinas kesehatan di kabupaten/kota. Tracing menurut  Masdalina Pane, seorang epidemolog Indonesia di kondisi pandemi menjadi kunci utama selama proses pengendalian. Selain itu, pemberian vaksin kepada masyarakat juga akan sia-sia. Menurut Fajroel Rachman selaku juru bicara presiden, vaksinasi ini baru mencapai sekitar 10 juta orang.

Dengan demikian, masyarakat harus bijaksana dalam mengambil keputusan untuk mengantisipasi adanya peningkatan angka kematian maupun penularan Covid-19. Mudik memang akan menjadi pelepas rindu, akan tetapi juga akan menjadi serangan bagi kesehatan keluarga tercinta yang dikunjungi. Tanpa ada dukungan dari lapisan masyarakat bahkan melunturnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan serta seluruh kebijakan pemerintah yang kurang tegas, tanah air akan sulit untuk pulih.

Penulis: Hanny Kurnia Putri
Editor : Silvia Andini