lpmindustria.com - Kebijakan hilirisasi memang menjadi langkah strategis untuk memajukan ekonomi Indonesia. Namun, langkah ini juga memiliki potensi dampak negatif, terutama terhadap lingkungan.
Dikutip dari bkpm.go.id, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk diadakannya hilirisasi. Pemerintah kini ingin menerapkan kebijakan tersebut untuk bahan berbasis nikel. Sebelumnya “Hilirisasi adalah cara untuk menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam yang melimpah di Indonesia, salah satunya adalah nikel. Nah nikel ini kemudian prosesnya kita buat terintegrasi dari hulu sampai hilir, itulah mengapa ada investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia dengan grand package USD 9,8 miliar. Jadi terintegrasi dari mulai hulu tambangnya, kemudian ke smelternya, lalu pemurnian, pengolahan, prekursor, katoda, kemudian menjadi sel baterai,” ujar Tina Talisa selaku staf Khusus Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dikutip dari maritim.go.id, terdapat tujuan dari penerapan hilirisasi ini adalah “Tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, transfer teknologi dan pengembangan SDM menjadi bagian penting dari hilirisasi,” ujar Muhammad Firman Hidayat selaku Deputi Bidang Koordinator Sumber Daya Maritim.
Hilirisasi merupakan langkah yang baik dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dalam jangka waktu menengah hingga panjang, hanya saja “Dengan mencermati dinamika perekonomian, tantangan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” kata Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR Sidang ke-19.
Terdapat permasalahan pada alur proses implementasi hilirisasi, dikutip dari theprakarsa.org “Permasalahan yang terjadi ketika kebijakan ini direalisasikan adalah dapat terjadi kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, potensi korupsi, sengketa lahan, dan penggusuran lahan masyarakat”.
Seharusnya pemerintah dapat mempertimbangan berbagai konsekuensi yang akan didapat dari kebijakan tersebut. Seperti masyarakat yang terkena dampak negatif dari kerusakan lingkungan akibat pencemaran yang disebabkan oleh limbah pabrik. Selain itu, untuk mengurangi keberadaan oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan ini, pemerintah harus menunjukkan kinerja yang baik serta bersikap transparan terkait pelaksanaannya.
Penulis: Achmad Thoriq Pamungkas
Editor: Najla Aulia