Penangkapan Anggota Pers Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja -

Penangkapan Anggota Pers Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja


maulanayusuf.com
Ilustrasi.LPM Industria

lpmindustria.com - Sebanyak tujuh anggota Pers Mahasiswa (Persma) ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi untuk menolak UU Cipta Kerja. Beberapa di antaranya pun mengalami kekerasan dan ancaman.

Dalam aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (8/10), beberapa anggota pers mahasiswa dikabarkan hilang dan ditangkap oleh polisi. “Setelah kami lakukan cross check, ada tujuh anggota LPM yang ditangkap, yaitu tiga orang dari LPM Gema Politeknik Negeri Jakarta, dua orang dari LPM Diamma Universitas Prof. Dr. Moestopo, dan dua orang lainnya dari LPM Lima Universitas Pendidikan Indonesia,” jelas Ade Wahyudin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. 

Berthy Johnry sebagai korban dan anggota dari LPM Diamma menceritakan tentang kronologi penangkapannya yang terjadi seusai polisi memukul mundur massa sekitar pukul 15.30. Ketika ingin mengambil foto pada aksi tersebut, ia ikut maju bersama polisi yang sedang menyusun barisan di Jalan Budi Kemuliaan. Pada saat itu terlihat polisi yang sedang memukul demonstran, ia pun mengurungkan niatnya untuk memotret dan melanjutkan saat polisi sudah tidak melakukan pemukulan. Tanpa disangka, seorang bapak meneriaki  dan melapor kepada polisi bahwa ia sedang memotret.

Setelah itu, ia dikerumuni oleh sejumlah polisi dan diberikan beberapa pertanyaan. Ia pun menunjukkan kartu persnya, lalu ia pun ditinggalkan. Namun secara tiba-tiba, ada yang memukul kepala dan mendengkul alat vitalnya. Ia juga mengatakan bahwa kamera yang ia bawa dirampas dan dirinya langsung dituntun masuk ke dalam minibus polisi.

Ketika menuju minibus, ia mengaku bahwa ada polisi yang berusaha melakukan kekerasan kepadanya. “Selama menuju minibus, ada polisi yang berusaha memukuli, tetapi saya berhasil menangkisnya. Saat baris di monas untuk dipindahkan ke Kapolda dipukul dengan alat yang terbuat dari bambu ke arah tubuh saya dan ditendang ke arah dada,” ujarnya.

Berbeda dengan Berthy, Syarifah Nur’aini selaku korban lainnya sekaligus Pimpinan Redaksi LPM Lima mengatakan bahwa saat ia tiba pukul 11.19 WIB di depan pintu barat Monas yang bersebrangan dengan Istana Negara, suasana di sekitarnya masih tampak sepi sehingga ia bersama Amalia Azzahra (Anggota Muda Pers Lima) berniat untuk duduk terlebih dahulu. Tak lama kemudian, dua orang polisi berseragam lengkap menghampiri dan menanyakan identitas serta tujuan datang ke Istana Negara. Syarifah dan Amalia pun menunjukkan kartu pers, KTP, dan tak menolak saat grup Whatsapp-nya diperiksa.

Usai mengutarakan tujuannya untuk meliput, kedua polisi tersebut mengarahkan mereka menuju Lapangan Parkir Monas untuk bergabung dengan jurnalis lainnya. “Tanpa sedikit rasa curiga, kami ikuti arahannya dengan alasan keamanan serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilontarkan oleh aparat kepolisian itu. Saya merasa kaget dan bingung saat tiba di tempat tujuan dan hanya melihat mobil-mobil saja,” lanjutnya.

Syarifah pun mengaku bahwa dirinya mendapatkan ancaman saat berusaha melakukan pembelaan. “Sempat diberikan ancaman dan berdebat dengan aparat polisi ketika saya menolak untuk mengisi formulir yang berjudul ‘Berita Acara Penyerahan Pelaku yang Diamankan dalam Aksi Unjuk Rasa’, serta saat meminta pengembalian ponsel yang telah ditahan,” katanya.

Adapun proses pembebasan anggota Persma berlangsung cukup alot, hal ini disebabkan oleh pembatasan akses bantuan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian. “Bahkan ada pengacara saja kami kesulitan untuk mendampingi atau menemui pers mahasiswa yang ditahan oleh aparat kepolisian, hal ini dikarenakan polisi mempersempit ruang untuk bertemu orang lain sebelum dikonsolidasikan,” ungkap Ade. Perdebatan panjang pun terjadi antara LBH Pers dan kepolisian, bahkan proses ini pun melibatkan beberapa instansi lainnya. “Kemarin cukup rumit, mulai dari negosiasi, berdebat, mendatangkan anggota Komisi III DPR RI, hingga menghubungi Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta untuk mendorong Polda,” sebut Ade.

Anggota persma yang ditangkap pun harus menyiapkan berkas-berkas penting dalam pengurusan pembebasan, seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta menandatangani surat pernyataan. “Isi suratnya adalah menyatakan untuk tidak mengikuti demo/ meliput demo, jika tertangkap lagi akan diproses hukum,” ungkap Berthy.

Terkait dengan hal ini, alasan penangkapan yang dilakukan aparat pun belum jelas. “Saya tidak tahu alasannya. Saya pikir mungkin karena provokator itu bilang saya mengambil gambar mereka (polisi) ketika mereka memukul mahasiswa padahal saya tidak mengambil gambar tersebut,” jelas Berthy.

Selain itu, Syarifah yang diamankan dengan alasan PSBB di Jakarta pun merasa janggal. “Pertama, jika saat itu hanya diamankan, seharusnya kita tidak dilarang untuk menghubungi keluarga secepatnya bahkan handphone tidak boleh dimainkan serta disita. Kedua, dengan alasan tersebut, rasanya tidak tepat karena di dalam lapangan parkir saja kita tidak ada social distancing,” tutur Syarifah.

Selanjutnya, Ade berkata bahwa polisi menangkap anggota pers mahasiswa tersebut saat keadaan aman atau tidak chaos. Ia menuturkan bahwa siapa pun yang dinilai mencurigakan langsung diangkut oleh aparat kepolisian dan beberapa di antaranya mengalami kekerasan.

Padahal, dilansir dari kompas.com, perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik yang dilakukan pers jelas diamanatkan oleh UU Pasal 8 Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ade juga mengucapkan, “Berdasarkan UUD, setiap warga negara berhak memperoleh informasi, menyebarkan informasi, hingga menyampaikan pendapat. Setiap warga negara pun sama di mata hukum dan tidak boleh ditangkap sewenang-wenangnya.”

Menurut Ade pula, tidak ada alasan lain untuk menghambat persma. Apalagi dari segi aspek kebebasan pers, persma ini menjadi investasi kebebasan pers di Indonesia. Jika persmanya sudah dihambat atau dikriminalisasi, tidak menutup kemungkinan masa depan pers kita akan tidak baik, serta jurnalis yang dikeluarkan tidak progresif.

 

Hanny Kurnia Putri

Tag:    demonstrasi  |  dpr  |  hukum  |  omnibus-law  |  peristiwa  |  persma  |  ruu-cipta-kerja  |  unjuk-rasa  |  


BERITA TERKAIT

TULIS KOMENTAR

Top