Rabu, 21 Februari 2024 terjadi bencana angin puting beliung yang melanda Rancaekek, Kabupaten Bandung dan sebagian wilayah Sumedang. Kejadian ini terjadi pada pukul 16.00 WIB. Dilansir dari antaranews.com terdapat lima kecamatan yang terdampak yaitu Jatinangor, Cimanggung, Rancaekek, Cicalengka, dan Cileunyi.

Saat ini yang tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, 534 bangunan mengalami kerusakan. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung, Jawa Barat mengirimkan dua tim untuk mengevakuasi dan melakukan pembersihan jalan akibat pohon tumbang dan material yang sempat beterbangan.

Hadi Rahmat selaku Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat mengatakan sebanyak 835 kepala keluarga terdampak bencana angin puting beliung ini. Dikutip dari antaranews.com terdapat 413 kartu keluarga di Kabupaten Sumedang dan 422 Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Bandung yang terkena dampak dari bencana ini. Serta 12 warga Kabupaten Sumedang dan 21 warga Kabupaten Bandung mengalami luka-luka.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan tenda darurat dan dapur umum untuk korban bencana alam puting beliung. Selain itu perbaikan rumah warga yang terdampak juga sudah dijamin oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghimbau masyarakat untuk berhati-hati akan potensi bencana angin puting beliung yang mungkin terjadi akhir Februari 2024.

Penulis : Assya Ummu Habibah
Editor : Lifa Ansyaresti

Artikel Bencana Alam Angin Puting Beliung Menimpa Masyarakat Bandung-Sumedang pertama kali tampil pada LPM Industria.

Dalam hal perubahan iklim terkait bencana alam, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dan terdampak. Pada webinar bertajuk “Perempuan dan Iklim untuk Masa Depan yang Setara (Hari Perempuan Internasional 2021)”, Muhammad Ihsan selaku Asisten Deputi Kesetaraan Gender bidang Perumusan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia (RI) memaparkan, 80% dari korban tsunami Aceh adalah perempuan (World Bank, 2008). Lalu mengenai kesehatan reproduksi, antara 15-20% dari perempuan mengalami komplikasi sebagai dampak bencana alam di Indonesia (UNFPA).

Kemudian, video yang diputar pada acara webinar tersebut menyebutkan bahwa perempuan juga mengalami dampak perubahan iklim yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus perempuan yang memiliki tantangan dalam mengakses berbagai sumber daya yang berharga, seperti lahan, pendidikan, dan pendanaan. Padahal, akses terhadap beberapa sumber daya itu diperlukan.

Menurut data Kementerian Keuangan, Indonesia telah membelanjakan sebanyak 8,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau 5,4% dari total anggaran negara untuk aksi iklim pada tahun 2018. Kendati demikian, di dalam video juga menjelaskan bahwa cara pendanaan tersebut sering tidak mempertimbangkan perempuan dan laki-laki atau masyarakat kaya dan miskin yang memiliki kebutuhan berbeda-beda.

Terkait dengan hal ini, hasil studi berjudul “Leveraging Climate for Gender Equality and Poverty Reduction” yang dilakukan Center for International Forestry Research (CIFOR) bersama United Nations Development Programme (UNDP) disebutkan bahwa belum adanya integrasi gender dalam perencanaan mitigasi dan adaptasi. “Pada aksi iklim ini, analisis gender itu masih belum dimasukkan di dalam perencanaan anggaran adaptasi dan mitigasi karena desain awal proyek memang lebih mengutamakan dampak lingkungan,” jelas Nining Liswanti, peneliti dari CIFOR pada webinar yang disiarkan melalui platform Zoom dan kanal Youtube UNDP.

Lebih lanjut lagi, Nining meneruskan bahwa hasil observasi di lapangan pun menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengembangan kapasitas tersebut masih kurang. Menurut video yang diputar, kurangnya keterlibatan ini dikarenakan oleh adanya tradisi dan budaya yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Selain itu, perempuan berkemungkinan tidak hadir dalam institusi dan pertemuan jika keputusan dibuat tentang dana publik dimanfaatkan. Bahkan jika perempuan hadir pun, pandangan dan pemikirannya mungkin tidak diperhitungkan secara serius.

Sedangkan, dalam video juga menjelaskan bahwa  perempuan dapat menjadi kekuatan besar di dalam masyarakat Apabila  mereka tidak dilihat hanya sebagai korban perubahan iklim. Mereka dapat berkontribusi dengan pengetahuan dan pekerjaan mereka yang menjadikan masyarakat dan rumah tangganya memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim.

Selain itu, Amanda Katili selaku Manajer Climate Reality Project Indonesia memberikan pendapat yang serupa. Ia menuturkan meskipun perempuan memiliki kendala, mereka sudah aktif berkontribusi pada solusi iklim berdasarkan keahlian mereka. Oleh karenanya, memasukkan perspektif perempuan ke dalam pengambilan keputusan dan perencanaan tingkat tinggi akan membuka pintu bagi tindakan iklim yang semakin efektif.

Lalu, ia mengimbuhkan, “Perempuan ini setengah populasi dunia termasuk juga di Indonesia, keterlibatan perempuan akan mendorong jenis investasi domestik.” Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi ini jelas dapat membantu mendorong jenis investasi yang diperlukan untuk berhasil memerangi krisis iklim.

Tak berbeda, anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, mengatakan hal yang sama. Ketika berbicara mengenai pembuatan kebijakan, sebuah studi menyatakan bahwa perempuan cenderung berpikir jangka panjang. Dengan demikian, hal ini menjadi penting khususnya ketika berbicara tentang cara mendorong pengembangan berkelanjutan. “Di mana, kita tidak hanya memikirkan mengembangkan negara Indonesia dari segi ekonomi saja, tetapi juga memperhitungkan sisi sosialnya,” terusnya.

Terakhir Dyah pun turut menyampaikan, “Perempuan itu mempunyai perhatian terhadap detail yang merupakan satu kelebihan.” Tak hanya itu, perempuan juga sensitif terhadap memperhitungkan kemungkinan dampak dari sebuah undang-undang yang dibuat, disahkan, dan dampaknya terhadap masyarakat ataupun sampai level mikro.

Penulis : Affifah Nasrillah
Editor : Silvia Andini

Artikel Pentingnya Keterlibatan Perempuan dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pertama kali tampil pada LPM Industria.

Awal tahun silam terjadi gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Indonesia bagian Timur. Dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa gempa bumi tersebut tepatnya terjadi di provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021. Gempa pembuka (14/1) terjadi sekitar pukul 13.35 WIB dengan kekuatan 5,9 magnitudo, sementara gempa susulan (15/1) sekitar pukul 01.28 WIB dengan kekuatan yang lebih besar yaitu 6,2 magnitudo di timur laut Majene.

Gempa tersebut diikuti dengan percepatan gempa bumi maksimal yang turut disampaikan oleh Taufiq Wira Buana selaku penyelidik bumi muda di Badan Geologi pada webinar bertajuk “Fenomena Likuefaksi & Rekomendasi GTL Pasca Gempa Sulbar”. Gempa bumi kedua terbilang lebih besar kekuatannya dibanding dengan yang pertama yaitu berkecepatan maksimal di atas permukaan sebesar 150,77 gal atau 0,51 g tercatat di daerah Mamuju dengan jarak 48 kilometer (km) dari pusat gempa. “Sementara untuk di daerah Majene lebih kecil, hanya berkisar di angka 39,52 gal dengan jarak sekitar 70 km dari pusat gempa,” tutur Taufiq.

Dari hasil penelitian tanggap darurat bersama dengan tim, Taufiq menyampaikan bahwa saat gempa bumi itu terjadi ditemukan beberapa likuefaksi. “Banyak likuefaksi yang ditemukan tersebar hingga ke kota Mamuju,” ungkapnya. Dalam kanal Youtube Institut Teknologi Bandung, ahli Geologi ITB yaitu Imam Achmad Sadisun menyampaikan penjelasan terkait fenomena likuefaksi atau tanah bergerak. Menurutnya, fenomena ini merupakan perubahan sifat material padat atau material sedimen menjadi air atau liquid. Tanah sedimen yang umumnya belum terkonsolidasi dengan kuat dan lepas berada di bawah permukaan air tanah setempat, berarti tanah sedimen tersebut jenuh. “Tanah sedimen tersebut terkena hentakan secara tiba-tiba akibat gempa bumi,” kata Imam.

Dengan demikian, air yang berada diantara sedimen tersebut atau yang kerap disebut tekanan air pori berubah seketika dan sering kali kekuatan tanah terlampaui oleh kenaikan tekanan air pori. “Sehingga ketika berada disuatu kemiringan, material tersebut akan bergerak merayap dan mengalir,” ungkap Imam. Hal ini turut terjadi ketika gempa bumi tersebut, namun jenis likuefasi yang terjadi tidak terindikasi sama dengan yang di daerah Palu pada 3 tahun silam. “Hasil penelitian di lapangan menyatakan bahwa likuefaksi yang terjadi pada provinsi Sulawesi Barat umumnya hampir sama dengan kejadian di beberapa kota Indonesia, seperti Yogyakarta, Padang, Bidijaya, Lombok, dan lain-lainnya,” kata Taufiq.

Terdapat beberapa jenis likuefaksi yang berintensitas umum terjadi hingga jarang terjadi, turut disampaikan oleh Taufiq pada webinar tersebut. “Ada tiga diantaranya semburan pasir (sandboil), penurunan tanah (vertical displacement), dan pergeseran lateral (lateral spreading),” sebutnya. Jenis semburan pasir pun memiliki dua tipe, yaitu semburan pasir yang muncul pada permukaan tanah dan semburan pasir tidak muncul di permukaan tanah.

Tipe semburan pasir yang muncul pada permukaan tanah terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Barat. “Mulai dari daerah selatan yaitu wilayah Onang, Malunda, Tapalang, dan beberapa kota di Mamuju menyembur hingga permukaan,” ucap Taufiq.  Ia menyebutkan bahwa semburan ini akan keluar melalui dua media, diantaranya media retakan dan titik-titik lemah lainnya. “Retakan akan muncul pada permukaan saat gempa terjadi serta titik lemah berupa sumur galian dangkal (akuifer bebas) maupun litologi (baca: ilmu tentang struktur batuan) yang bersifat lemah,” ujar Taufiq. 

Tipe ini akan mengakibatkan penurunan permukaan tanah yang bersifat lokal jika terjadi dalam skala yang besar. Oleh karena itu, wilayah tersebut bermunculan lubang-lubang retakan hingga patah pondasi bangunan. “Misalnya di Taan hanya timbul retakan karena guncangan yang masih terbilang kecil, sementara di Onang dan Orobatu mengalami patah pondasi dalam rumah,” jelas Taufiq. Selanjutnya, tipe semburan pasir tidak keluar permukaan turut disebutkanya dialami di daerah Mekkata dan Tapalang. “Kerusakannya lebih ringan yaitu pipa menjadi melengkung untuk daerah Tapalang dan air sumur yang hilang berisi pasir di daerah Mekkata,” tuturnya.

Kedua, terdapat jenis penurunan tanah (vertical displacement) juga turut dialami mulai dari daerah Mekkata, Kasambang, Tapalang, Malunda, Taan, Dungkait sampai Pasabu. Tipe tersebut menurutnya berdampak kerusakan yang sedang pada pondasi, mengalami penurunan tanah mulai dari 3-50 centimeter (cm). “Tiang listrik pun turun sebesar 30 cm karena saat material pasir keluar dari bawah permukaan terdapat beban berat konstruksinya,” kata Taufiq.

Ketiga, jenis pergeseran lateral (lateral spreading) merupakan longsor pada daerah landai yang berintensitas jarang terjadi. Kerusakan pada bangunan akan lebih parah, karena lapisan tanah berpisah serta menggeser permukaan tanah. “Turut terjadi di daerah Tapalang yang mengalami pergeseran tanah hingga 20 cm dan penurunan pondasi tanah hingga 50 cm,” ungkap penyelidik bumi muda Badan Geologi tersebut.

Berdasarkan situs Universitas Islam Indonesia, ketiga jenis likuefaksi tanah dapat dicegah dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia yang turut disampaikan oleh Paulus Pramono Rahardjo selaku guru besar Rekayasa Geoteknik di Universitas Katolik Parahyangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli. “Tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, mengabaikan gesekan lapisan likuefaksi pada pondasi yang dalam, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan,” ungkap Rahardjo. Terakhir, ia menyampaikan bahwa upaya lainnya yaitu dengan melakukan perbaikan dengan densifikasi (pemadatan) pada tanah yang berpasir dan menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi.

Penulis: HannyKurnia Putri
Editor: Ela Auliyana

Artikel Guncangan Gempa Bumi di Sulawesi Barat Akibatkan Timbulnya Likuefaksi pertama kali tampil pada LPM Industria.