Dilansir dari bnpb.go.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 yang bebunyi “Menetapkan: Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku.”

Dilansir dari situs halodoc.com, PMK adalah penyakit virus yang sangat menular pada ternak, penyakit ini ditandai dengan gejala demam disertai dengan munculnya lepuh terutama di mulut dan kuku pada ternak. PMK umumnya tidak mematikan bagi hewan dewasa, tetapi sebaliknya bagi hewan muda dapat mematikan. PMK tidak dianggap sebagai risiko kesehatan masyarakat karena infeksi virus tersebut sangat jarang menular dari hewan ke manusia.  

BNPB menjelaskan berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan PMK, jumlah total akumulasi kasus meliputi 312.053 ekor hewan ternak yang sakit, 73.119 ekor hewan ternak dinyatakan sembuh, 3.839 ekor hewan ternak dipotong bersyarat dan sebanyak 1.726 ekor hewan ternak mati karena PMK.

Dikutip dari antaranews.com, Kuntoro Boga Andri selaku Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian menyebutkan upaya pemerintah dalam penanganan darurat wabah PMK dengan memantau perkembangan PMK di lapangan maupun melalui crisis center secara nasional. Pemerintah mengambil langkah cepat dengan membentuk Satgas Penanganan PMK di Tingkat Nasional melalui Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite PC-PEN, yaitu Keputusan Nomor 2 Tahun 2022. Selain pembentukan satgas, pemerintah juga melakukan pengaturan pembatasan lalu lintas hewan, pemberian obat-obatan, disinfektan hingga pemberian vaksin terhadap ternak di wilayah yang terjangkit. Salah satu wilayah yang sedang menangani wabah PMK yaitu Jakarta Selatan telah memberikan vaksin kepada ratusan hewan kurban.

Dikutip dari antaranews.com, Hasudungan A. Sidabalok selaku kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan menyatakan bahwa telah memberikan vaksin PMK kepada ratusan hewan kurban yang masuk ke wilayahnya. “Sekira seratus ekor hewan kurban sudah diberi vaksin,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan. Selain itu juga, telah dilakukan pengecekan kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran wabah bagi hewan kurban.

Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu panik akan wabah PMK tidak menular langsung dari hewan yang terinfeksi ataupun dari produk hewan. “Penyakit PMK itu tidak menular langsung dari hewan yang terinfeksi ataupun dari produk hewan, dengan catatan daging harus dimasak dengan sempurna, seperti jeroan harus dimasak air mendidih selama 30 menit,” tutur Hasudungan A. Sidabalok.

Hasudungan juga menambahkan bahwa total hewan kurban dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan mencapai 5.529 ekor yang meliputi sapi, kerbau, kambing, dan domba dan telah disiapkan 247 tempat penampungan hewan kurban.

Penulis : Rinaldi Oktarinanda

Editor : Rahma Dhini

Artikel Upaya Pemerintah Menanggulangi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Menjelang Hari Raya pertama kali tampil pada LPM Industria.

Berdasarkan siaran pers pada laman presiden.go.id, Presiden Joko Widodo sudah meresmikan pemakaian vaksin booster pada Rabu (12/01/2022) lalu. Vaksin tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang berumur 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan dosis vaksin kedua. “Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ujar Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut medukung program tersebut dan telah memberikan persetujuan untuk lima vaksin Covid-19 sebagai booster atau dosis lanjutan homolog yaitu jenis vaksin booster yang diberikan sama dengan vaksin primer dan dosis lanjutan heterolog yaitu jenis vaksin booster yang diberikan berbeda dengan vaksin primer. Kelima vaksin tersebut adalah CoronaVac atau Vaksin COVID-19 Covid-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax. “Persetujuan vaksin booster tersebut berdasarkan data imunogenisitas dari hasil pengamatan uji klinik terkini yang menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi yang signifikan terjadi setelah enam bulan pemberian vaksin primer,” ungkap Kepala BPOM, Penny K. Lukito, pada siaran pers di laman pom.go.id.

Penny juga menambahkan bahwa pemberian vaksin booster ini adalah rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk mempertahankan imunogenisitas vaksin terhadap infeksi Covid-19. “Di Indonesia sendiri, program vaksinasi sudah dilakukan sejak Januari 2021, sehingga diperlukan pemberian vaksinasi booster untuk mempertahankan imunogenisitas vaksin terhadap infeksi Covid-19. Kemudian sesuai dengan rekomendasi WHO, pemberian vaksin booster atau dosis lanjutan yang akan dirancang oleh pemerintah dengan prioritas untuk populasi yang berisiko tinggi yaitu lansia, tenaga kesehatan, dan kelompok individu yang memiliki masalah sistem imun atau kekebalan (immunocompromized),” tambah Penny.

Dilansir dari siaran pers Kementerian Kesehatan, pemberian vaksin booster sudah dimulai dari Puskemas Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu (12/1/2022). Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, mengapresiasi puskesmas Kramat Jati karena tidak hanya melakukan peluncuran vaksinasi booster, tetapi juga tetap melayani vaksinasi Covid-19 yang lainnya. “Hal yang menarik di sini adalah pelaksanaan vaksinasi booster beriringan dengan vaksinasi dosis pertama dan kedua  serta vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Ini bisa jadi percontohan untuk fasilitas kesehatan lainnya dalam melaksanakan vaksinasi,” katanya di Puskesmas Kramat Jati.

Lebih lanjut, Vaksinasi booster ini juga disambut baik oleh lansia di Kramat Jati, Parlindungan Simatupang. Salah satu lansia berusia 77 tahun mengaku vaksinasi booster ini merupakan keharusan untuk mencegah wabah COVID-19 semakin meluas, “Tentu senang karena ini suatu keharusan untuk menghindari penyakit yang sedang mewabah,” ucap lansia tersebut pada siaran pers kemenkes.go.id.

Penulis: Rinaldi Oktarinanda
Editor: Ela Auliyana

Artikel Telah Diresmikannya Penggunaan Vaksin Booster pertama kali tampil pada LPM Industria.

Dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Pramono Anung selaku Kabinet Presiden mengungkapkan bahwa Presiden telah membatalkan dan mencabut terkait program vaksinasi berbayar. Selain itu, ia mengatakan jika semua vaksin akan digratiskan sesuai dengan mekanisme yang telah disampaikan oleh Presiden sebelumnya.

Adapun alasan pembatalan tersebut dikarenakan masukan dan respons dari masyarakat, sehingga Presiden memberikan arahan tegas untuk membatalkan vaksinasi berbayar. “Presiden telah memberikan arahan tegas perihal vaksin berbayar yang rencananya akan disalurkan melalui Kimia Farma. Semua telah dibatalkan dan dicabut,” jelas Pramono dalam keterangan pers pada 16 Juli 2021.

Sebelumnya, program vaksinasi berbayar ini menuai pro dan kontra dari masyarakat. Salah satu tanggapan kontra disampaikan oleh salah satu anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yaitu Saleh Partaonan Daulay. Dilansir dari website resmi milik DPR RI, Saleh mengusulkan supaya Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar dibatalkan. Ia pun menuturkan tidak ada salahnya jika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 direvisi dan pemerintah kembali pada semangat awal vaksinasi yaitu gratis, sehingga setiap orang memiliki akses yang sama untuk memperoleh vaksinasi. Walaupun tidak setuju dengan program vaksinasi berbayar yang direncanakan saat ini, ia setuju jika program vaksin berbayar tersebut ditujukan untuk karyawan dengan membebankan biaya kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha.

Selain tanggapan kontra, ada pula tanggapan yang mendukung program Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar ini. Melansir dari Antaranews.com, dukungan berasal dari empat organisasi kelompok milenial, yaitu Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Indonesian Public Policy Assembly (IPPA), Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi), dan Indonesian Youth Circle (IYC). “Hadirnya Vaksin Gotong Royong ini sebenarnya akan mempercepat kita keluar dari zona pandemi. Hanya saja, beberapa oknum memanfaatkan hal itu untuk kepentingan politik tertentu,” ujar Koordinator Penggerak Milenial Indonesia, M. Adhiya Muzakki.

Selain dari organisasi kelompok milenial, dukungan juga datang dari Himpunan Pedagang Muda Indonesia (HIPMI). “HIPMI mendukung pemerintah harus ada vaksin berbayar, karena tidak semua masyarakat mau gratis bagi yang mampu. Bayar sendiri tidak masalah yang penting bisa vaksin dan juga bisa bantu pemerintah,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H. Maming yang dikutip dari Antaranews.com.

Dijelaskan oleh Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika yaitu Agus Chandra, terdapat delapan titik pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini melalui jaringan klinik perusahaan yaitu tiga di Jakarta, kemudian masing-masing satu di Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Bali. Disebutkan juga bahwa sebelumnya PT Kimia Farma Diagnostika menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran vaksinasi.

Harga dari vaksinasi berbayar ini sebelumnya telah ditetapkan oleh Kemenkes pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021. Melansir dari Antaranews.com, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menetapkan bahwa harga dari Vaksin Gotong Royong per dosisnya adalah Rp321.660 beserta pelayanan dengan harga Rp117.910. Dengan demikian, harga total dari vaksinasi tersebut per dosisnya adalah Rp439.570. Siti menambahkan bahwa setiap orang membutuhkan dua dosis maka total biaya dari Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar adalah Rp879.140.

Penulis: Bagus Nurcahyo
Editor: Ela Auliyana

Artikel Presiden RI Putuskan Pembatalan Vaksinasi Gotong Royong Berbayar pertama kali tampil pada LPM Industria.

Melansir dari kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanganan Penyakit mengeluarkan Surat Edaran percepatan vaksinasi Covid-19 bagi kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang tertuang dalam Surat Edaran HK.02.02/I/1727/2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 bagi masyarakat rentan, masyarakat umum, dan anak usia 12-17 tahun. Surat edaran ini dikeluarkan karena beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 pada usia anak-anak. Pada tanggal 29 Juni 2021 sebesar 10,6%, sejumlah hampir 260 ribu kasus yang terkonfirmasi merupakan anak usia 0-18 tahun, dimana sebanyak lebih dari 108 ribu kasus berada pada rentang usia 12-17 tahun.

Dari jumlah tersebut tercatat lebih dari 600 anak usia 0-18 tahun meninggal, di antaranya 197 anak berumur 12-17 tahun dengan angka Case Fatality Rate (CFR) pada kelompok usia tersebut sebesar 0,18%. Dikutip dari alomedika.com, CFR sendiri ialah jumlah orang yang meninggal dari total orang yang sakit atau mempunyai gejala suatu penyakit. Alasan lainnya juga turut disebutkan dalam situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu adanya rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi atau Indonesian Technical Advisory Group on Imunization (ITAGI) dan persetujuan penggunaan vaksin Covid-19 produksi PT Biofarma (Sinovac) untuk kelompok usia lebih dari 12 tahun dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tertanggal 27 Juni 2021. Dengan demikian, vaksin dapat diberikan kepada anak-anak usia 12-17 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota diminta untuk menyampaikan kepada direktur rumah sakit dan seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan vaksinasi Covid-19 agar melaksanakan upaya percepatan vaksinasi Covid-19 tahap 3 bagi seluruh masyarakat rentan dan masyarakat umum lainnya yang berusia 12 tahun ke atas mulai 1 Juli 2021.

Dilansir dari Antaranews.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menyiapkan regulasi vaksinasi terhadap anak-anak usia 12-17 tahun dengan menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Anak-anak akan di skrining atau pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan di lapangan serta diberikan formulir untuk pendaftaran. Di samping itu, orang tua juga bisa mendaftarkan anaknya untuk vaksin secara daring melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Kementerian Kesehatan menginstruksikan pelaksanaan vaksinasi tahap ke-3 ini dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di wilayah setempat. Selain fasilitas kesehatan, pelaksanaan vaksinasi ini juga dapat dilakukan di sekolah, madrasah atau pesantren yang turut berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kantor pelayanan wilayah kementerian agama setempat. Selanjutnya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap ke-3 ini menggunakan vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 ml sebanyak dua kali serta jarak vaksin pertama dan kedua minimal 28 hari.

Adapun pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap 3 ini menargetkan sebanyak 1,8 juta anak mendapat suntikan vaksin. “Saat ini, kita baru melakukan vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun. Targetnya adalah seluruh anak di Jakarta yang jumlahnya ada 1,3 juta,” tutur Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu dilansir dari Antaranews.com, Anies meminta orang tua untuk mengizinkan anak-anaknya melakukan vaksinasi Covid-19 tahap ke-3 ini. “Kita tahu dari temuan di lapangan oleh para tenaga medis bahwa mereka yang sudah tervaksinasi kalau pun sampai terpapar, gejalanya akan cenderung tanpa gejala atau gejala ringan. Maka dari itu, mari kita sama-sama lindungi anak-anak kita,” tutur Anies.

Penulis : Ela Auliyana
Editor: Artha Julia

Artikel Peningkatan Kasus Covid-19 pada Anak-Anak, Kemenkes Lakukan Percepatan Vaksinasi Tahap Ke-3 pertama kali tampil pada LPM Industria.

Perayaan yang tak pernah terlewatkan oleh masyarakat Indonesia usai menjalani ibadah puasa selama tiga puluh hari yaitu Hari Raya Idul Fitri. Uniknya, masyarakat Indonesia memiliki budaya pulang ke kampung halaman atau sering sekali disebut mudik. Dengan begitu, hal ini menjadi sesuatu yang sangat dinanti- nanti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Tahun ini merupakan tahun kedua perayaan Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Rasa sedih tentu menghampiri masyarakat Indonesia, apalagi usai pemberitahuan peniadaan mudik tahun ini yang ditegaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran (SE). Dalam siaran langsung kanal Youtube BNPB Indonesia (8/4) telah diterbitkan SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442H sebagai Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Ramadan. “Adanya peniadaan mudik sementara yang berlaku tanggal 6-7 Mei 2021,” ungkap Wiku Adisasmito selaku juru bicara Satgas Penanganan Covid-19.

Akan tetapi, ternyata upaya dari pemerintah dalam edaran ini justru menuai banyak sekali perspektif masyarakat. Hal ini terlihat dari kejadian beberapa hari lalu, masyarakat berbondong bondong untuk segera bepergian mudik sebelum memasuki tanggal yang tercantum dalam SE tersebut. “Ya faktanya  seperti itu, masyarakat sudah mudik duluan, larangannya pada tanggal tertentu tapi curi-curi mudiknya sudah dari sekarang,” tutur seorang jurnalis, Najwa Shihab, dalam acara Mata Najwa.

Penekanan angka penularan Covid-19 melalui surat edaran tersebut menjadi langkah yang cekatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sayangnya, kurangnya perhatian dari masyarakat ini yang akan membuat pandemi sulit berakhir. Adapun kebijakan ini lahir dengan melihat data penularannya yang sangat riskan atau besar sekali risikonya. Terlihat pada data yang disiarkan oleh Wiku terkait peningkatan mobilitas masyarakat semasa libur panjang beberapa pekan lalu “Saat libur paskah kemarin terjadi peningkatan mobilitas sebesar 60 persen,” dalam Youtube BNPB Indonesia.

Peningkatan mobilitas ini turut mendukung adanya peningkatan angka kematian masyarakat di Indonesia. Tampak perbedaan dari angka kematian dan penularan ketika menginjak bulan yang tidak ada libur panjang dengan yang terdapat libur panjang. Data BNPB menyebutkan bahwa tanpa adanya libur panjang, jumlah orang yang meninggal akibat Covid-19 yaitu sebesar 50 hingga 900 orang. Sedangkan ketika libur panjang, data tersebut meningkat tajam sebesar 1000-2000 orang yang meninggal.

Selanjutnya, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah beberapa bulan belakangan ini akan sia-sia. Seperti halnya, program tracing (baca: menelusuri) yang dilakukan oleh 7000 tracer (baca: pelacak) dari dinas kesehatan di kabupaten/kota. Tracing menurut  Masdalina Pane, seorang epidemolog Indonesia di kondisi pandemi menjadi kunci utama selama proses pengendalian. Selain itu, pemberian vaksin kepada masyarakat juga akan sia-sia. Menurut Fajroel Rachman selaku juru bicara presiden, vaksinasi ini baru mencapai sekitar 10 juta orang.

Dengan demikian, masyarakat harus bijaksana dalam mengambil keputusan untuk mengantisipasi adanya peningkatan angka kematian maupun penularan Covid-19. Mudik memang akan menjadi pelepas rindu, akan tetapi juga akan menjadi serangan bagi kesehatan keluarga tercinta yang dikunjungi. Tanpa ada dukungan dari lapisan masyarakat bahkan melunturnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan serta seluruh kebijakan pemerintah yang kurang tegas, tanah air akan sulit untuk pulih.

Penulis: Hanny Kurnia Putri
Editor : Silvia Andini

Artikel Edaran Larangan Mudik Terbit, Masyarakat Pergi Mudik Lebih Awal pertama kali tampil pada LPM Industria.

Pada tanggal 2 Maret lalu terdapat laporan adanya kasus mutasi (baca: perubahan yang terjadi pada bahan genetik dengan taraf tingkat gen maupun taraf kromosom atau molekul) virus Corona B.1.1.7 di Indonesia. Melansir dari web sahabatnegeriku.kemenkes.go.id, temuan tersebut merupakan hasil temuan dari 462 sampel yang diperiksa. Sebelumnya, mutasi virus Corona B.1.1.7 pertama kali diumumkan di Inggris pada bulan Desember 2020.

Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI juga mengatakan, “Virus Corona adalah tipe virus ribonucleic acid (RNA) yang secara alami mudah mengalami mutasi dan virus tersebut berkemampuan untuk bertahan hidup.” Selain itu di laman cdc.gov, Center of Disease Control and Preverention (CDC) menyebutkan bahwa virus ini terus bermutasi secara reguler. Sejauh ini, mereka pun telah mengeklaim bahwa mutasi B.1.1.7 ini hanya meningkatkan tingkat penularan sekitar 50%. Namun, varian virus Corona ini belum terbukti berpengaruh terhadap tingkat keparahannya.

Tak hanya itu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ini juga menyebutkan bahwa mutasi baru virus Corona B.1.1.7 ini hanya memiliki kemungkinan kecil untuk dapat memengaruhi efektivitas vaksin yang selama ini dikembangkan. Hal ini juga dijelaskan oleh Nadia pada laman  sehatnegriku.kemenkes.go.id. “Vaksin yang sekarang digunakan pemerintah masih efektif untuk mencegah penularan mutasi virus, sehingga tidak akan memengaruhi kekebalan kelompok,” ujarnya.

Selain itu, vaksin yang selama ini dibuat juga pastinya telah memperhatikan beragam aspek secara luas terlebih dahulu, sehingga tidak mungkin untuk tidak efektif sama sekali dalam melawan mutasi baru ini. Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube BNPB Indonesia. “Pada prinsipnya, perkembangan vaksin dilihat dari respons imun yang luas serta mempertimbangkan berbagai antibodi dan sel. Dengan demikian tidak mungkin mutasi pada virus membuat vaksin tidak efektif sama sekali,” ungkapnya.

Kemudian untuk vaksin Sinovac sendiri diklaim masih efektif dalam melawan mutasi baru ini. Hal ini disampaikan oleh Dimas Covas selaku Kepala Pusat Biomedis Butantan di Sao Paulo, Brasil melalui laman reuters.com. "Kami telah menguji vaksin ini di China terhadap varian baru Corona Inggris dan Afrika Selatan dengan hasil yang baik," tandasnya.

Penulis: Aldi Ihza Maula
Editor: Silvia Andini

Artikel Efektivitas Vaksin Lama Melawan Varian Virus Baru pertama kali tampil pada LPM Industria.

Pandemi Covid-19 yang belum usai membuat pemerintah gencar untuk melaksanakan vaksinasi bertahap. Melansir berita yang dimuat pada Kompas.com, izin penggunaan vaksin tersebut, khususnya vaksin Sinovac, telah diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 11 Januari 2021.

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Tim Bantuan Medis Mahasiswa (TBMM) Humerus Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Islam Indonesia (UII), dr. Ana Fauziyati, M.Sc., Sp.PD  selaku Spesialis Penyakit Dalam di RS UII mengatakan bahwa vaksin Covid-19 ini adalah harapan bagi dunia untuk mengakhiri pandemi.

Ana menuturkan bahwa dengan adanya pemberian vaksin ini, whole virus Covid-19 akan dilemahkan oleh zat kimia. Contohnya adalah β-Propiolactone, non-iconic detergents seperti polyoxylene ethers atau formalin, atau kultur berulang dengan berbagai jenis kultur jaringan. “Berkali-kali dengan berbagai kultur jaringan, sehingga prevalensinya sudah sangat lemah dan tidak bisa melakukan multiplikasi lagi. Itulah yang digunakan untuk vaksinasi ini,” ucap Ana.

Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa vaksinasi memaparkan antigen pada sel dendritik atau makrofa dalam jaringan, kemudian terjadi aktivasi monosit dan dendritik sel. Lalu, antigen permukaan sel berubah, sehingga ikatan antigen dan monosit terbawa ke limfonodi. Di dalam limfonodus, limfosit B akan diaktivasi untuk membentuk antibodi, menstimulus limfosit T untuk mengenai antigen tersebut, dan pada akhirnya menghasilkan sel T memori. Dengan begitu apabila datang antigen serupa, mereka akan siap untuk melawan dan timbul imunitas dapatan.

Ana melanjutkan, “Kalau limfosit B itu, dia akan berubah menjadi sel plasma yang membentuk IgM, IgG, atau IgA yang spesifik bisa ditemukan pada level rendah dalam plasma. Untuk sel limfositnya sendiri, bisa bermigrasi ke sumsum tulang dan bisa bertahan lama di sana. Jika sewaktu-waktu terkena infeksi kembali, gugus siap untuk menghadang. Selain ke limfosit B, dia akan menginisiasi sel T, sel CD 4, dan CD 8 untuk mengeliminasi antigen maupun virus SARS-CoV-2.”

Adapun vaksin tersebut diberikan sebanyak dua kali. Pemberian vaksin tahap dua itu disebut dengan booster vaksin. Ketika vaksin disuntikkan pertama kali, antibodi akan terbentuk cukup banyak dalam waktu tiga hari dan juga cepat turun pada waktu-waktu berikutnya. Oleh sebab itu, sebelum antibodi itu menurun, booster vaksin diberikan guna meningkatkan kembali jumlah antibodi yang sebelumnya ada. Dengan demikian, Ana mengucapkan, “Harapannya bisa enam bulan atau lebih. Akan tetapi, tentang seberapa besar efek kekebalan yang diperoleh seseorang masih dalam penelitian.”

Terkait dengan hal tersebut, vaksin Sinovac ini telah memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dikutip dari Detik.com, kepala BPOM, Penny K. Lukito menerangkan, dengan efikasi sebesar 65,3% yang dimiliki vaksin Sinovac sudah memenuhi standar pemberian izin darurat. WHO sendiri memberi syarat vaksin harus memiliki efikasi minimal 50%. Selanjutnya, vaksin ini juga telah dinyatakan halal sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan MUI Nomor 2 Tahun 2021 terbitan tanggal 12 Januari 2021.

Terakhir di dalam webinar yang berjudul “Tahu Saja Tak Cukup, Yuk Kenali Vaksin dan Screening Covid-19 di Era Pandemi!” itu, Ana menyadari jika tidak semua masyarakat dapat menerima adanya vaksinasi ini. Oleh karena itu, ia juga menjelaskan, “Vaksinasi ini bertujuan untuk mempercepat timbulnya herd imunity. Kalau kita menunggu semua terkena Covid-19, itu malah lebih besar lagi kerugiannya dan akan banyak korban. Nah kemudian, vaksin ini terbukti aman, sehingga dapat diartikan vaksin merupakan suatu upaya untuk memperoleh kekebalan dapatan.”

Penulis : Affifah Nasrillah
Editor : Ela Auliyana

Artikel Mengenal Vaksin Sinovac, Vaksin untuk Menangani Covid-19 pertama kali tampil pada LPM Industria.