Ruang sekretariat adalah tempat atau ruangan untuk setiap organisasi di kampus, tempat ini biasanya digunakan untuk diskusi, rapat, dan penyimpanan inventaris. Sejak Tahun 2021 lalu, Politeknik STMI meniadakan ruang sekretariat untuk ormawa. Ruang sekretariat yang seharusnya menjadi hak setiap ormawa ditiadakan dengan alasan untuk ruang laboratorium. Hal ini pun cukup mengganggu produktivitas setiap ormawa karena sebenarnya ruang sekretariat ini sangat bermanfaat untuk ormawa.

Berdasarkan wawancara kami dengan salah satu Ketua UKM, yaitu Himpunan Pecinta Alam (HPA) Tradiyakala, “Tidak adanya ruang sekretariat ini membuat kita menjadi sulit saat melakukan diskusi atau rapat. Walaupun kami memang diberikan akun zoom oleh pihak kampus, tetapi melakukan diskusi atau rapat melalui online dirasa kurang efektif dibandingkan secara langsung. Dengan tidak adanya ruang sekretariat ini membuat organisasi menjadi kurang produktif dan kesulitan dalam melakukan kegiatan organisasi,” Jelas Naufal selaku Ketua dari HPA Tradiyakala.

Hal serupa pun dirasakan oleh Dimas selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Otomotif (HIMABO) bahwa dengan tidak adanya ruang sekretariat ini membuat organisasi menjadi cukup sulit untuk melakukan rapat dan peletakan inventaris.

Berdasarkan wawancara kami dengan salah satu Ketua UKM, yaitu Himpunan Pecinta Alam (HPA) Tradiyakala, ruang sekretariat ini bermanfaat untuk tempat diskusi atau rapat bahkan menjadi daya tarik tersendiri juga. “Ruang sekretariat ini bermanfaat sebagai wadah untuk kita berkumpul, berdiskusi, rapat, dan menjadi tempat berkunjung bagi para senior untuk memantau kondisi organisasi tersebut. Selain itu, ruang sekretariat ini juga menjadi salah satu daya tarik dalam organisasi untuk mencari anggota baru,” jelas Naufal selaku Ketua HPA Tradiyakala.

Manfaat ruang sekretariat ini juga dirasakan oleh organisasi lain, yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Otomotif (HIMABO). “Ruang sekretariat ini bermanfaat ketika kita akan melaksanakan rapat atau diskusi karena rapat atau diskusi secara langsung lebih efektif dibanding secara online,” tutur Dimas selaku Ketua HIMABO.

Berbagai manfaat dirasakan dengan adanya ruang sekretariat ini sehingga tidak adanya ruang sekretariat ini membuat terkendalanya beberapa hal dalam sebuah organisasi. Dimas mengatakan dengan tidak adanya ruang sekretariat ini membuat pendekatan dengan para anggota pun terganggu karena jarang bertemu secara langsung. Kami juga mengalami kesulitan menyimpan barang-barang inventaris yang mengakibatkan terpencarnya barang tersebut dan berakibat rusaknya barang.

Naufal pun merasakan hal yang sama, yaitu tidak adanya ruang sekretariat ini membuat kesulitan dalam menyimpan barang.  HPA Tradiyakala sendiri memiliki barang-barang inventaris yang cukup banyak dan bukan hanya sekedar file-file saja akan tetapi banyak alat-alat untuk pendakian, panjat tebing, dan evakuasi bencana. “Banyak arsip-arsip yang rusak dan tidak bisa dipakai, serta alat-alat juga menjadi susah penyimpanannya. Apabila barang-barang tersebut disimpan disalah satu rumah anggota pun sulit jika akan memakai alat tersebut dalam satu waktu,” ucap Naufal.

Ketua dari HPA Tradiyakala ini pun berharap pihak kampus segera melakukan tindakan terkait ruang sekretariat ini karena ini menjadi hal yang penting untuk organisasi. “Saya berharap kampus dapat memberi tindakan, seperti memberikan kembali ruang sekretariat untuk ormawa. Setidaknya kami memiliki tempat untuk berwadah kembali di kampus walaupun ruangan tersebut kecil,” tuturnya.

“Jangan hanya sekedar nama saja Organisasi Mahasiswa STMI, tetapi kita tidak beraktivitas di STMI. Apabila kita selalu beraktivitas di luar kampus, untuk apa membawa nama Politeknik STMI lagi sedangkan kita adalah organisasi yang dinaungi oleh pihak kampus. Jadi untuk pihak kampus dimohon untuk segera memberikan kembali hak-hak ormawa,” jelas Naufal.

Hal serupa juga disebutkan oleh Dimas “Saya berharap selain Zoom, pihak kampus setidaknya memberikan alternatif lain seperti uang kompensasi untuk penyimpanan barang atau ruangan-ruangan tertentu yang bisa dipakai. Bahkan di luar kampus pun tidak masalah, selama bisa di subsidi oleh pihak kampus,” imbuhnya.

Dimas pun berharap kepada BEM dan DPM dapat segera mendapatkan legalitas keluarga besar ormawa yang diakui oleh pihak kampus agar perizinan ke pihak kampus pun menjadi lebih mudah. Sedangkan Naufal berharap kepada BEM dan DPM untuk dapat lebih sering mengajukan kepada pihak kampus dengan memberikan opini-opini yang lebih baik lagi agar dapat membuka mata kampus dan jangan sampai opini-opini tersebut terlalu mudah dipatahkan oleh pihak kampus.

LPM Industria pun sudah menghubungi pihak BEM dan DPM, namun untuk keduanya hingga saat ini masih belum memberikan keterangan apapun terkait hal tersebut.

Penulis: Ela Auliyana

Editor: Az-zahra Nurwanda

Artikel Hilangnya Ruang Sekretariat Untuk Ormawa pertama kali tampil pada LPM Industria.

Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi persoalan bagi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Menurut penuturan Abi, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMASIS) dana DIPA ini merupakan dana yang bisa digunakan untuk program kerja organisasi. Hal ini terkait dengan kegiatan yang menunjang akademik mahasiswa, seperti pelatihan dan acara-acara yang membawa nama STMI, contohnya webinar, lomba atau kegiatan-kegiatan mentoring yang lingkupnya internal STMI

Pengajuan tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen hasil dari sidang RAB. Sebelumnya pada hasil sidang RAB, akan dikaji terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Kemudian dilanjutkan ke Keluarga Besar Mahasiswa (KBM). Setelah itu, dokumen RAB akan dikaji kembali oleh pihak kampus yang akan diserahkan pada BPSDMI. Kemudian dari BPSDMI akan diberikan pada Kemenperin. Apabila seluruh proses telah dilaksanakan, dana DIPA bisa langsung dilimpahkan ke Ormawa atau melalui tangan kanan kampus, yaitu DPM.

Berdasarkan wawancara bersama Daffa, selaku ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri (HMTI) diketahui bahwa dana DIPA di periode saat ini tidak turun. “Tidak ada kejelasan informasi dan kepastian dari kampus mengenai penurunan dana DIPA,” tutur Daffa. Kemudian pada kesempatan wawancara bersama Abi, ia juga mengatakan hal yang serupa bahwa dana DIPA tidak turun. “Dana DIPA itu memang iya benar bahwa tahun sekarang itu tidak turun. Tetapi tidak turunnya bukan hanya di periode sekarang aja, sebenarnya sudah dari periode 2020/2021 sampai 2021/2022 bahkan sampai sekarang itu periode 2022/2023 itu tidak turun, terakhir adanya di periode 2019/2022,” kata Abi.

Daffa mengatakan hingga bulan November 2022, belum ada dana DIPA yang turun dari kampus, “Tidak ada dana DIPA yang turun dan diberikan kepada Ormawa dan UKM, namun ada 2 kemungkinan, yaitu turun hanya untuk kampus saja atau dana DIPA sebenarnya turun ke mahasiswa, tapi tidak secara langsung melainkan hanya dalam bentuk pelaporan saja. Dimana saat tutup buku, kemudian terdapat pelaporan ke BPSDMI bahwa Ormawa dapat dana dari kampus gitu,” jelas Daffa.

Daffa mengatakan rencananya akan diadakan sidang Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada 25 September 2022, namun belum terlaksana karena masih ada pihak yang keberatan. Penyebab keberatan tersebut karena khawatir nantinya setelah kampus melakukan tutup buku, RAB yang telah diajukan akan disalahgunakan yang nantinya berakibat Ormawa dan UKM tidak mendapatkan dana DIPA tersebut. “Sidang RAB tetap dilaksanakan namun dari Ketua DPM sendiri tidak menjamin dana DIPA akan bisa turun. Akan tetapi, DPM dengan bantuan Komisi A BEM akan mengupayakan hal tersebut,” kata Daffa.

Melihat keadaan saat ini dimana kondisi keuangan Ormawa sedang mengalami krisis karena kondisi offline, semua kegiatan pun juga ikut dilaksanakan offline, dan mengharuskan untuk mengeluarkan uang dalam menyelengggarakan kegiatan Ormawa. Daffa dan Abi mewakili suara Ormawa yang lain, berharap dana DIPA dapat turun.

“Dilihat pada saat ini mahasiswa-mahasiswa butuh didukung dari akademik maupun non akademiknya, seperti di himpunan konsentrasinya kan di non-akademik, di UKM minat bakat, dan di bagian kerohanian. Selain membutuhkan dukungan moral, juga dibutuhkan dukungan material dalam bentuk dana. Oleh karena itu, dana DIPA ini sangat berpengaruh dalam berjalannya organisasi di kampus,” kata Daffa di akhir wawancara.

Abi juga berharap dana DIPA bisa turun agar nantinya bisa digunakan untuk program kerja Ormawa, terutama kegiatan yang menunjang kegiatan akademik mahasiswa. Akan sangat baik organisasi dan kampus saling bekerja sama satu sama lain untuk bisa menyukseskan dan menunjang serta mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam hal non akademik.

Berkaitan dengan hal tersebut, LPM Industria pun mencoba menghubungi Pihak BEM dan DPM sebagai jembatan para Ormawa dan UKM ke pihak kampus. Namun, keduanya tidak bersedia memberikan keterangan apapun terkait hal tersebut.

Penulis : Danu Maulana

Editor : Rahma  Dhini

Artikel Dana DIPA, Harapan Ormawa pertama kali tampil pada LPM Industria.

Pada bulan Mei lalu, LPM Industria mewawancarai Faiz Senjaya selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) periode 2019/2020 terkait kekosongan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2020/2021. Ia mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya antusias mahasiswa dan hilangnya Presiden Mahasiswa (Presma) periode 2019/2020 yang dianggap menimbulkan asumsi bahwa BEM sedang tidak baik. “Tentunya, minat peserta yang akan mencalonkan akan berkurang,” kata Faiz.

Baca juga: Kosongnya BEM Politeknik STMI Jakarta Periode 2020/2021 (http://lpmindustria.com//berita/1080/kosongnya-bem-politeknik-stmi-jakarta-periode-20202021)

Melihat pernyataan tersebut Yudhi Anggara atau biasa disapa Aang selaku Presma periode 2019/2020 membantah hal tersebut. Aang menyebutkan beberapa faktor kekosongan BEM periode ini, pertama yaitu cara DPM dalam mengemas Pemilihan Raya (Pemira) yang belum maksimal. “Membuat kemasan dari ajakan untuk mendaftar sebagai calon presma tidak semudah hanya bikin pamflet digital lalu diunggah ke Instagram. Terlebih, minat baca mahasiswa saat ini rendah,” ujarnya. Ia mengatakan DPM seharusnya membuat inovasi karena melihat keinginan mahasiswa yang minim dalam Pemira ini.

Menurut Aang, faktor kedua adalah kurangnya minat mahasiswa. “Di Politeknik STMI Jakarta, sejak dulu yang berminat mencalonkan diri sebagai presma kurang, hanya orang-orang tertentu saja yang berani dan memiliki empati terhadap BEM atau Keluarga Besar Mahasiswa (KBM),” sebutnya.

Kemudian, faktor lainnya yaitu adanya stigma terhadap BEM yang muncul dari mahasiswa-mahasiswa KBM. “Kalau di sini, BEM seperti menjadi lawan kontra oleh organisasi-organisasi. Berbeda halnya ketika membahas turunnya dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan ranah, mereka langsung datang kepada BEM,” ungkap Aang. Menurutnya, seharusnya mahasiswa memiliki kesadaran untuk mengubah BEM untuk menjadi lebih baik. “Saat ini, saya tidak melihat kesadaran tersebut dari mahasiswa,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Aang menjelaskan bahwa sebelumnya ada inovasi dari KBM yaitu diadakannya rapor kerja BEM setiap enam bulan sekali yang dibuka secara umum melalui Zoom. Ia mengungkapkan hasilnya tidak negatif. Adapun hasil ini berdasarkan observasi melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa, termasuk mahasiswa independen. “Sehingga kalau dilihat terdapat orang-orang tidak bertanggung jawab di KBM menggiring opini tidak baik tentang BEM yang sebenarnya di luar fakta,” ungkapnya.

Dilansir dari artikel yang diterbitkan oleh LPM Industria, Faiz beranggapan bahwa para peserta khawatir melihat cukup banyaknya permasalahan yang harus dikerjakan dan diselesaikan. “Seperti halnya, permasalahan terkait gedung sekretariat, dana DIPA, serta nasib Organisasi Mahasiswa (Ormawa) ke depannya,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia turut menegaskan bahwa dengan melihat kejadian yang belakangan ini terjadi, BEM tampak gagal menjadi inisiator mahasiswa. “Padahal, BEM sebagai eksekutif yang memandu menyelesaikan masalah, tetapi justru mahasiswa saat ini harus melihat tidak adanya inisiatif BEM untuk menyelesaikan masalah,” ucapnya

Menanggapi pernyataan tersebut, Aang menjelaskan bahwasanya tolok ukur ada atau tidaknya calon presma baru tidak bisa diukur dari sukses atau tidaknya BEM sebelumnya karena setiap periode itu pasti meninggalkan Pekerjaan Rumah (PR) untuk periode selanjutnya. Ia juga menekankan bahwa dana DIPA adalah urusan DPM. Kalaupun ada campur tangan BEM, bukan sebagai inisiator tapi sebagai pengawas. “Tidak turunnya dana DIPA sampai sekarang seharusnya kesalahan DPM,” tegasnya.

Terkait masalah relokasi gedung sekretariat, Aang mengatakan bahwa ia telah turun tangan menangani masalah ini bersama dengan mahasiswa KBM lainnya, mulai dari mengatur strateginya sampai dengan melakukan negosiasi dengan Direktur Politeknik STMI Jakarta untuk mendapatkan solusi terbaik. “Kami sudah sampai membuat beberapa pertimbangan dan mengumpulkan aspirasi-aspirasi mahasiswa, namun pihak kampus tidak ingin mendengar aspirasi kita,” terangnya.

Bahkan, Aang mengungkapkan dirinya sudah sampai membuat pertemuan dengan pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) untuk membantu masalah relokasi gedung sekretariat ini. “Saya meminta pertolongan kepada BPSDMI untuk menangani masalah ini, namun mereka mengatakan bahwa itu sepenuhnya adalah hak dari Direktur Politeknik STMI Jakarta,” tuturnya.

Terkait dengan masalah Ormawa ke depannya, Aang mengatakan bahwa itu sepenuhnya tanggung jawab DPM sebagai lembaga tertinggi. Namun apabila BEM saat ini sudah ada penggantinya, itu adalah tanggung jawab mereka. Dengan demikian, ia mengatakan bahwa kekosongan BEM merupakan tanggung jawab DPM. “Mereka seharusnya tidak boleh lepas tanggung jawab begitu saja karena tugas dan fungsi BEM saat ini diambil oleh DPM,” jelasnya.

Masih dalam sumber yang sama, Faiz mengaku bahwa pihaknya telah mengupayakan semaksimal mungkin. Di antaranya yaitu melakukan follow up kepada BEM periode 2019/2020. “Saat menghubungi Yudhi Anggara selaku Presma periode 2019/2020 memang agak sulit, namun alhamdulillahnya Aziz selaku Wapresma periode tersebut cukup komunikatif,” jelas Faiz. Lanjut, ia berkata bahwa ternyata hal ini turut dirasakan oleh Aziz. “Bahkan, Wapresmanya bilang kalau Presmanya tidak bisa dihubungi,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Aang mengatakan bahwa ucapan Faiz di artikel tersebut adalah opini yang tidak bertanggung jawab. “Saya selalu hadir dalam semua agenda-agenda DPM, agenda-agenda KBM, bahkan sampai diskusi yang dilakukan secara offline pun saya hadir. Sulit dihubunginya itu seperti apa bahkan sampai dikatakan hilang,” tegas Aang.

Menurut Aang, adanya kabar bahwa ia hilang atau sulit dihubungi karena mahasiswa Politeknik STMI Jakarta menyangka dirinya masih menjabat sebagai Presiden mahasiswa. “Saya sudah lengser dari tanggal 20 Februari 2021 saat Sidang Umum dan salahnya DPM tidak membuat pers rilisnya di akun Instagram,” terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa orang-orang yang membuat opini bahwa BEM tidak bertanggung jawab adalah orang-orang yang tidak mengetahui kondisinya seperti apa dan tidak ikut turun langsung untuk mengatasi permasalahan yang ada. “Contohnya adalah Faiz. Saat saya menangani masalah relokasi gedung sekretariat, diskusi-diskusi dengan KBM, penyusunan-penyusunan strategi, bahkan sampai gedung sekretariat itu digusur pun, beliau tidak ada. DPM tidak tahu ada dimana saat itu,” ucap Aang.

Kemudian Aang juga menegaskan bahwa kinerja tidak dapat diukur dari banyaknya demo atau program event yang dilakukan. “Hal yang terpenting adalah sejauh mana BEM menindaklanjuti aspirasi mahasiswa saat awal pandemi kemarin dan melakukan kontrol sosial terhadap manajemen kampus terkait kebijakan yang dibuat,” ujarnya.

Aang menjelaskan BEM mengubah program kerjanya ketika awal pandemi kemarin sesuai dengan kondisi saat itu. Program kerja tersebut diubah menjadi lebih fokus terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kampus. Dalam program-program yang dibuat tersebut, ada beberapa poin yang didengar oleh pihak kampus yaitu diberikannya bantuan kuota kepada mahasiswa, dimundurkannya kalender akademik yang saat itu berdampak pada mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir, diperpanjangnya batas waktu pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), dan dibuatnya sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang lebih fleksibel. “Saat itu, kami juga meminta bantuan kepada pihak BPSDMI untuk menangani masalah-masalah yang ada saat itu dan memonitor kampus untuk melihat apakah aspirasi-aspirasi mahasiswa yang masuk ditindaklanjuti oleh STMI,” jelasnya.

Menurutnya, dalam mengatasi masalah ini diperlukannya kerja sama dari berbagai pihak. “BEM tidak bisa mengurus masalah-masalah yang ada di kampus itu sendirian. Semua itu harus ada kerja sama serta kesadaran dari berbagai pihak baik DPM ataupun KBM, tidak bisa hanya mengandalkan atau menjadikan BEM sebagai tameng,” tutupnya.

Penulis: Ela Auliyana
Editor: Artha Julia

Artikel Tanggapan Presma Periode 2019/2020 terhadap Kekosongan BEM 2020/2021 pertama kali tampil pada LPM Industria.