lpmindustria.com – Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan Indonesia dapat menerapkan sistem e-voting dalam pemilu. Tentunya perubahan tersebut akan memberikan dentuman besar demokrasi di Indonesia.
Dilansir dari laman kominfo.go.id, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 menjadi momentum untuk menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia dengan komitmen digitalisasi Indonesia. Menurutnya digitalisasi dalam Pemilu sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara yang sudah mulai menerapkan e-voting (baca: pemungutan suara secara elektronik).
Dalam rapat yang dihadiri komisioner, pejabat struktural dan fungsional Komisi Pemilihan Umum, Menteri Johnny memberikan contoh sebuah negara yang menjadi negara terdepan di dunia karena keberhasilannya dalam menerapkan sistem e-voting, yaitu negara Baltik di Eropa Utara.
“Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7% penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” jelasnya.
Mengutip data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Menteri Johnny menyatakan tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting telah digunakan di 34 negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.
Namun, dilansir dari antaranews.com, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menegaskan sejauh ini pihaknya tidak berencana menggunakan sistem e-voting pada Pemilu 2024. Menurutnya, pemilu saat ini lebih berfokus untuk memanfaatkan teknologi dalam perhitungan suara melalui Sistem Informasi Rekaptulasi Elektronik (Sirekap) demi mencegah terjadinya kecurangan. Sebab dalam beberapa pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia terdapat sejumlah pihak yang kerap mencurigai adanya kecurangan dalam perhitungan suara.
Menanggapi wacana terkait e-voting ini, Doktor Pratama Persadha selaku pakar keamanan siber mengatakan bahwa pemungutan suara pada pemilu 2024 secara e-voting sangat memungkinkan, terlebih Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri sudah memanfaatkan data kependudukan secara digital.
Begitupun dengan Sekretaris Jenderal DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara) Faisal Anwar menanggapi bahwa saat ini pemanfaatan sistem informasi bukanlah hal yang baru bagi penyelenggaraan pemilu, oleh karena itu gagasan pemungutan suara secara e-voting pada pemilu 2024 mendatang perlu dikaji secara mendalam. Menurutnya gagasan tersebut dapat memberikan dentuman besar demokrasi di Indonesia dengan adanya perubahan pemungutan suara dari sistem tradisional menjadi digital.
Dilansir dari laman rri.co.id, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Komputer (Unikom) Bandung, Adiyana Slamet menilai wacana perubahan sistem pemilihan langsung dari konvensional menuju digital (e-voting) tidak dapat dilakukan langsung dalam waktu singkat, mengingat kebutuhan yang diperlukan tidak hanya kelengkapan infrastruktur saja, tetapi dibutuhkan juga sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan petugas lapangan. Menurutnya perlu waktu minimal 4 tahun untuk menjalankan mekanisme sistem e-voting ini. "Kalau prediksi minimal sekitar 4 tahun E-Voting ini baru siap di gunakan jika memang akan di lakukan perubahan," Jelasnya.
Pratama pun juga mengatakan bahwa pelaksanaan e-voting ini harus secara bertahap telebih dahulu, perlunya memikirkan teknis e-voting dengan model seperti apa, apakah langsung melalui smartphone atau harus dengan tempat pemungutan suara (TPS) khusus. Begitupun dengan persiapannya perlu diperhatikan dikota mana sajakah yang siap untuk melakukan uji coba secara infrastruktur.
Penulis: Az-zahra Nurwanda
Editor: Ela Auliyana
