Dalam webinar yang berjudul "Paradoks Kebebasan Berpendapat: Pembungkaman Hingga Kekerasan Terhadap Jurnalis", Sasmito Madrim selaku Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengatakan kebebasan pers terhadap jurnalis di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini dilihat dari indikator demokrasi Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat pada tahun 2019 mencapai angka 65,69 persen menjadi 58,82 persen di tahun 2020. Sedangkan indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat pada tahun 2019 mencapai angka 57,35 persen menurun menjadi 42,28 persen di tahun 2020.

Namun jika dilihat dari  data Indeks kemerdekaan pers yang dikutip dari Reporters Without Borders (RSF), lembaga pemantau media yang berkedudukan di prancis, Indonesia mengalami kenaikan peringkat yang asalnya berada di posisi 119 pada tahun 2019 menjadi di posisi 113 pada tahun 2020, sehingga kita lebih baik dari Singapura dan Timor Leste. Di sisi lain, data yang dicatat oleh AJI menunjukkan hal yang berbeda karena diambil dari setiap pemberitaan kekerasan yang terjadi yaitu terdapat peningkatan kekerasan terhadap jurnalis yakni sebanyak 84 kasus di tahun 2020 dan mengalami pelonjakan di bulan Mei tahun 2021 sebesar 90 kasus dan ironinya kasus kekerasan tersebut melonjak di kala pandemi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Kemudian, dilanjutkan oleh Sasmito selaku ketua AJI terdapat jenis-jenis kekerasan terhadap pers di Indonesia yaitu berupa doxing atau menyebarluaskan informasi pribadi, peretasan, Distributed Denial of Service (Ddos) atau banjirnya jaringan internet oleh lalu lintas internet, dan pelabelan hoaks. Empat jenis kekerasan tersebut merupakan tren kekerasan yang sedang terjadi di kala pandemi. Tujuan dari ke empat jenis kekerasan tersebut yakni menjadi ancaman di lapangan, dan untuk mempermalukan pihak jurnalis agar tidak memberitakan suatu informasi yang tidak diinginkan.  Kemudian dituturkan kembali oleh Fatia selaku Koordinator komisi orang hilang dan tindak kekerasan (KONTRAS) bahwa tindakan kekerasan tidak terjadi pada pihak pers saja bahkan pada masyarakat sipil pun sering dirampas kebebasannya dalam berpendapat yaitu  tren kekerasan di tahun 1998 kini mulai terjadi kembali yaitu seperti penculikan, pembatasan terhadap ruang publik, ciber torture (baca: penyiksaan siber), extrajudicial killing (baca: pembunuhan diluar hukum), racial determination (baca: diskriminasi ras), dan restriction (baca: batasan).

Berdasarkan jenis-jenis kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya, Nibras Nada Nailufar selaku jurnalis Kompas menuturkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis juga turut ia rasakan seperti halnya kasus pengeroyokan demonstran di JCC oleh pihak polisi, kejadian itu terjadi sore hari tanggal 26 September tahun 2019 di situ dia turut ikut terintimidasi yang berujung kekerasan terhadap jurnalis akibat merekam kejadian pengeroyokan tersebut. “Saat itu, telepon genggam saya yang berisikan video pengeroyokan direbut oleh pihak polisi dan saya juga di intimidasi agar menghapus video tersebut,” jelasnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kekerasan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Nibras seorang tetapi jurnalis-jurnalis lainnya turut merasakan dampak dari kejadian tersebut ada yang dipatahkan alat-alat liputannya, ditendang, dan di sekitar area gedung kompas pun ikut terintimidasi dari kejadian tersebut.

Dengan adanya kasus kekerasan tersebut Sasmito selaku ketua AJI Indonesia pun ikut menuturkan kembali bahwa ada rekomendasi ke depannya yang dia pikir bisa dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengahadapi kasus tersebut yakni membuat kolaboras-kolaborasi yang baik antara masyarakat sipil. “Mulailah berpikir dan bertindak secara strategis karena kita sudah mulai lelah dengan demokrasi yang stagnan dan semakin mundur ini, sehingga kita perlu memikirkan hal-hal yang strategis untuk kita lakukan bersama ke depannya. Selain itu juga dalam hal ini masyarakat sipil dengan pemerintah dan DPR perlu membukakan ekosistem demokrasi yang lebih baik,” tuturnya.

Penulis: Siti Nina Ismayanti
Editor: Ela Auliyana

Artikel Paradoks Kebebasan Berpendapat: Pembungkaman Hingga Kekerasan Terhadap Jurnalis pertama kali tampil pada LPM Industria.

Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 3 Mei lalu, regulasi media di Indonesia memiliki beberapa poin yang membatasi kegiatan pers. Hal ini menimbulkan banyak keluhan dan ketidakadilan bagi para pelaku pers di negara ini.

Menurut catatan, akibat dari regulasi itu menyebabkan lonjakan kasus kekerasan pers dalam waktu satu tahun terakhir. Ada tiga jenis kekerasan yang menduduki peringkat paling atas, mulai dalam bentuk intimidasi dan lisan, perusakan alat atau hasil liputan, hingga kekerasan fisik. Adapun pelaku kekerasan tersbut diantaranya yaitu polisi, oknum tidak dikenal, satuan polisi pamong praja (satpol PP)/aparat pemerintah daerah, pejabat pemerintah/eksekutif, jaksa, serta pengacara.

Seperti yang disampaikan oleh Sasmito selaku Ketua Umum AJI bahwa kebebasan pers di Indonesia berada pada posisi 113 dari 180 negara berdasarkan laporan dari Reporters Without Borders (RWB). RWB sendiri adalah organisasi internasional nonpemerintah yang melakukan penelitian mengenai dan mendukung kebebasan pers. “Catatan AJI beberapa tahun terakhir ini memburuk karena kekerasan yang terus meningkat dan regulasi yang tidak bersahabat,” ungkapnya pada acara “Peluncuran Catatan Tahunan AJI atas Situasi Kebebasan Pers di Indonesia 2021”. Adapun regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung, dan juga surat Telegram dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Lebih lanjut, data dari Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa ada lebih dari lima ribu kasus atau dugaan kekerasan HAM yang terjadi sepanjang tahun 2020. “Pandemi tidak mengurang aduan terkait kekerasan yang terjadi di Indonesia,” jelas Beka Ulung Hapsara selaku Komisioner Komnas HAM. Beliau juga menegaskan bawa pelaku kekerasan yang paling banyak diadukan adalah polisi. Hal ini juga sejalan dengan data AJI yang mencatat bahwa pelaku kekerasan tertinggi dipegang oleh polisi sebanyak 70 persen.

Padahal, peran pers sangatlah penting untuk negara demokrasi, seperti yang disampaikan oleh Gilang Desti Parahita selaku pengamat Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Ia menuturkan bahwa jurnalis ini sebagai profesi yang terkesan dipandang sebelah mata. Namun menurutnya, jurnalis yang menjadi poros terbesar ketika sebuah negara itu sedang menuju demokrasi atau tidak. “Katakanlah jurnalis menjadi alat propaganda pemerintah maka harus dilindungi. Tanpa adanya jurnalis tidak ada reformasi,” ungkapnya.Hal serupa pun diutarakan oleh Ade Wahyudin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. “Dewan pers masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Mereka juga tidak dilihat sejajar dengan penegak hukum,” ujarnya.

Menanggapi data-data tersebut, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ahmad Ramadhan selaku Kepala bagian Umum Divisi Humas Polri menegaskan bahwa Telegram Polri yang disampaikan sebelumnya hanya untuk mengubah anggota Polri agar tidak bersikap arogan, bukan melarang media untuk merekam. “Sudah diluruskan dan disampaikan permohonan maaf oleh Kapolri atas ketidaknyamanan terhadap polemik yang terjadi. Niat awalnya hanya agar anggota tidak arogan dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP)  yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya, ia juga menanggapi terkait posisi Polri yang menduduki peringkat teratas pada kasus pelaku kekerasan. Ahmad berpendapat bahwa data tersebut kurang relevan jika dibandingkan dengan skala Polri di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan hanya beberapa oknum saja yang melakukan kekerasan terhadap pers. Tak hanya itu, ia pun berjanji akan memperbaiki perilaku para anggota Polri di lapangan.

Penulis: Mutiah Kusuma Sari
Editor: Silvia Andini

Artikel Catatan Kebebasan Pers AJI Tunjukkan Peningkatan Kekerasan Pers pertama kali tampil pada LPM Industria.

Pada tahun 2019, Kemitraan (Partnership) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers bekerja untuk menyusun Protokol Perlindungan Keamanan Jurnalis dalam Meliput. Protokol tersebut disusun melalui dukungan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dalam program Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dalam webinar bertajuk “Launching Protokol Keamanan bagi Jurnalis”, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menjelaskan bahwa protokol ini mencakup sengketa dan hukum berkaitan dengan kerja pers.

Dilansir dari buku Panduan Protokol Keamanan dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan untuk Jurnalis, laporan tahunan yang berjudul “20 Tahun UU Pers: Menagih Janji Perlindungan” mencatat bahwa setidaknya ada 79 kasus terkait isu kebebasan pers sepanjang tahun 2019. Hal ini didukung oleh data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang mencatat 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan pers pada tahun yang sama.

Selanjutnya, jumlah ini pun meningkat pada tahun 2020, menjadi 84 kasus. Tak hanya itu, Reporters Without Borders pun menilai indeks kebebasan pers Indonesia berada di bawah Timor Leste dan Malaysia. Dalam buku tersebut pun diungkapkan bahwa media di Indonesia belum memiliki protokol perlindungan bagi jurnalis yang secara legal telah disahkan dalam kebijakan perusahaan media.

Terkait permasalahan tersebut, Ade menjelaskan bahwa protokol ini dapat menjadi acuan bagi media dalam melindungi para jurnalis dan perusahaan saat melakukan kerja peliputan maupun publikasi berita, terutama terkait liputan isu-isu sensitif. Dilansir dari buku panduan ini, peningkatan kesadaran dapat berkontribusi pada menurunnya jumlah kekerasan dengan dibuatnya mekanisme perlindungan jurnalis di internal perusahaan media dan skema mitigasi risiko peliputan.

Dalam video yang ditayangkan pada webinar sebelumnya, jurnalis harus menyiapkan berbagai perencanaan sebelum meliput, mulai dari persiapan fisik, mental, hingga logistik. Pertama, jurnalis perlu mencari informasi mengenai wilayah atau lokasi yang akan didatangi. Informasi yang dicari seputar keamanan, keadaan sosial,  politik, kesehatan, iklim dan cuaca, media di daerah itu, serta infrastrukturnya. Sedangkan bagi perusahaan perlu juga memahami konteks sosial budaya dan norma/adat istiadat di daerah tersebut.

Untuk mendapatkan informasi tersebut, jurnalis bisa bertanya ke jejaring yang pernah meliput di lokasi tersebut atau menghubungi jurnalis yang wilayah liputannya menjangkau daerah tersebut. Melalui kontak tersebut, jurnalis dapat meminta bantuan untuk mendapatkan fixer atau asisten lokal yang bekerja di belakang layar saat meliput agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan terpercaya. Selain itu, jurnalis perlu memetakan aktor kunci atau narasumber yang bisa menjadi teman atau lawan dalam liputan.

Selanjutnya, jurnalis harus mempersiapkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan ketika peliputan. Persiapannya antara lain menyiapkan dokumen penting dan salinannya disimpan di tempat yang terpisah. Selain membuat salinan dokumen, jurnalis dapat memindai dokumen dan menyimpan di penyimpanan digital. Dalam buku panduan disebutkan dokumen yang diperlukan, yakni kartu pers, surat penugasan dari kantor, paspor jika ditugaskan ke luar negeri, kartu tanda pengenal, peta, dan sejumlah kontak penting. Selain itu dibutuhkan juga kartu yang memuat informasi golongan darah, riwayat alergi, kartu vaksin, surat izin mengemudi, kartu asuransi, dan uang yang disimpan terpisah.

Tak hanya itu, jurnalis juga perlu menyusun daftar peralatan penting selama melakukan peliputan. Berikut sejumlah peralatan yang perlu disiapkan jurnalis yaitu helm yang ringan, selimut darurat, senter, toilet wastebags, multi-functiontool, senter kepala dengan lampu putih, merah, dan biru, pisau multiguna, peralatan makan lipat, penyumbat telinga, serta peluit.

Adapun untuk pakaian dan alas kaki yang harus diperhatikan antara lain baju ganti dengan bahan yang nyaman dikenakan, tidak ketat, mudah dilipat menjadi lipatan kecil, dan ringan. Lalu, hindari warna yang mengarah ke partisan atau pengikut golongan tertentu, misalnya baju loreng yang dapat membuat jurnalis dikenali sebagai bagian dari militer, jaket anti-air, alas kaki yang nyaman, penutup kepala untuk menutupi debu, dan gelang dengan informasi mengenai golongan darah. Terakhir, hindari mengenakan perhiasan atau aksesori mahal, seperti jam, cincin emas, atau kalung emas.

Penulis: Siti Nina Ismayanti
Editor: Ela Auliyana

Artikel Kasus Kekerasan Pers Meningkat, AJI dan Kemitraan Buat Protokol Peliputan pertama kali tampil pada LPM Industria.

Dilansir dari laman aji.or.id, di Surabaya pada Sabtu (27/3) telah terjadi kekerasan terhadap salah satu jurnalis Tempo yang bernama Nurhadi. Hal tersebut didapatkannya saat melakukan reportase terkait kasus suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Tepat pada pukul 18.40, ia melakukan investigasi serta memotret Prayitno yang sedang berada di pelaminan Gedung Bumimoro bersama besannya.

Namun pada pukul 20.00 ketika Nurhadi hendak keluar dari gedung, ia dihentikan oleh beberapa panitia yang menanyakan identitas dan undangan miliknya. Proses konfirmasi terkait identitas Nurhadi kepada pihak mempelai berlangsung cukup sengit, hingga timbul tindakan perampasan telepon genggam oleh keluarga mempelai perempuan. Selanjutnya, Nurhadi pun turut di interogasi oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan ajudan Prayitno usai dimintai keterangan di pos Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sepanjang proses interogasi, Nurhadi mengalami kekerasan dengan cara dipukul, ditendang, ditampar, diancam untuk dibunuh, hingga perusakan alat liputan. Tak hanya itu, ia juga sempat dipaksa untuk menerima uang kompensasi sebesar Rp600.000, namun ia menolak. Akan tetapi, pelaku terus memaksa hingga memotretnya  saat menerima uang tersebut. Uang itu pun disembunyikan Nurhadi di salah satu bagian mobil. Setelah selesai melakukan interogasi, pukul 22.25, Nurhadi dibawa ke Hotel Arcadia untuk kembali diinterogasi oleh dua orang yang mengaku anggota Kepolisian Polres Kota Besar (Polrestabes) dan anak asuh Komisaris Besar Polisi Achmad Yani yang bernama Purwanto dan Firman. Esoknya, Nurhadi diantarkan pulang hingga tiba di rumah.

Dalam wawancara kami pada kamis 15 April 2021 dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Eben Haezer  menjelaskan bahwa kejadian tersebut sudah melanggar regulasi yang terdapat dalam KUHP Pasal 351 Ayat 1 tentang Penganiayaan, Pasal 170 tentang Pengeroyokan, serta Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Selain itu, Eben Haezer mengatakan yang akan diperjuangkan tidak hanya pelakunya saja, tetapi juga siapa pun yang mendalangi kejadian ini akan ditangkap. Walaupun salah satu pelakunya adalah oknum kepolisian, kasus ini akan terus diusut ke pengadilan. “Kami melihat ada aktor intelektualnya dan berharap semua itu ditangkap serta diadili,” tutur Eben Haezer selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen Surabaya.

Kemudian, Eben membeberkan bahwa kasus ini sudah sampai tahap penyelidikan dan ada beberapa orang yang diperiksa, seperti Firman, Purwanto, Heru yang merupakan anggota kepolisian dan Nurhadi sendiri. “Saya pun juga sudah di periksa serta dimintai keterangan beberapa waktu yang lalu dan dewan pers pun juga turut dimintai pendapat,” ungkap Eben.

Selain itu, Eben juga meluruskan bahwa dalam hasil penyelidikan tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan TNI. Hal tersebut dikarenakan mereka hanya mengamankan untuk memeriksa identitas Nurhadi sebagai mekanisme yang berlaku di markas TNI terdekat dari tempat kejadian berlangsung. Eben juga menegaskan bahwa ia masih menunggu langkah apa saja yang akan dilakukan dari kepolisian “Tinggal tunggu saja mereka ditetapkan menjadi tersangka dan kami menghargai proses yang dijalankan polisi, jadi kami tidak ingin terburu-buru yang penting semua pelaku  diusut tuntas,” tegasnya.

Menurutnya, kejadian ini bukan hanya teror bagi Nurhadi saja, melainkan juga bagi seluruh anggota pers di Indonesia. Ini dikarenakan kerja-kerja jurnalis yang diharapkan mampu mengungkap kejahatan-kejahatan publik yang akan mengancam kekerasan terjadi di mana, kapan, dan oleh siapa saja, tidak peduli dari organisasi mana pun. Dalam kejadian ini juga tidak hanya masalah Tempo atau Aji saja, tetapi juga seluruh pers di Indonesia.

Eben pun berharap agar kasus ini tidak berhenti  di media perdamaian saja, tetapi berlanjut sampai ke persidangan dan menerapkan undang-undang pers. Dengan demikian ke depannya, kasus Nurhadi ini sebagai contoh untuk  penyelidikan kepolisian agar terus menerapkan undang-undang pers. Ia juga menambahkan bahwa kerja jurnalis merupakan pejuang hak asasi manusia. “Bukan hanya sebagai penyedia informasi saja, tetapi juga sebagai pejuang-pejuang hak asasi manusia, sehingga upaya pencegahannya harus ada,” tutupnya.

Penulis: Silvia Andini
Editor: Ela Auliyana

Artikel Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo, Ketua AJI Surabaya: Sudah Sampai Tahap Penyelidikan pertama kali tampil pada LPM Industria.