Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) adalah sebuah lembaga pemerintah yang merupakan bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) di bawah naungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dilansir dari pidi4.kemenperin.go.id, PIDI 4.0 merupakan bagian dari peta jalan ”Making Indonesia 4.0” yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018, dengan tujuan membantu industri di Indonesia untuk bertransformasi menjadi industri 4.0. Melalui Making Indonesia 4.0, Indonesia berpotensi menjadi salah satu dari sepuluh negara ekonomi teratas dunia pada 2030 mendatang. Oleh karena itu, PIDI 4.0 ini dibangun dengan visi, yaitu menjadi solusi satu atap dalam pengadopsian industri 4.0 di Indonesia dan menjadi jendela Indonesia 4.0 untuk dunia.

PIDI 4.0 terdiri dari lima pilar atau layanan, pertama adalah Showcase Center untuk meningkatkan kesadaran tentang industri 4.0 dan menyajikan pengalaman secara nyata bagaimana industri 4.0 di implementasikan dalam lini produksi. Kedua, Capability Center sebagai pusat pelatihan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja industri dan ASN. Ketiga, Ecosystem For Industry 4.0 sebagai tempat kolaborasi pengembangan implementasi industri 4.0. Keempat, Delivery Center sebagai tempat pendampingan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0. Terakhir adalah Engineering and AI Center yang membantu permasalahan industri dengan teknologi rekayasa dan kecerdasan buatan.

Dikutip dari laman antaranews.com, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan PIDI 4.0 memiliki berbagai program strategis terkait pengembangan keahlian industri 4.0 untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi era industri 4.0. Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 yang difokuskan pada tujuh sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, alat Kesehatan, serta Farmasi.

Dilansir dari laman kemenperin.go.id, Kementerian Perindustrian terus menggencarkan penerapan industri 4.0 di Indonesia untuk mewujudkan target dan sasaran dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 dengan meluncurkan PIDI 4.0. 

“Tidak cukup hanya menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten saja, tetapi mampu menciptakan SDM yang tidak gagap dengan transformasi teknologi industri 4.0. Oleh karena itu, PIDI 4.0 dapat menjadi jembatan untuk mempercepat transformasi digital tersebut,” ungkap Masrokhan, Kepala BPSDMI.

Dalam rangka penguatan ekosistem industri 4.0, BPSDMI Kemenperin telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penajaman Program dan Kegiatan 2023 di Gedung PIDI 4.0, Jakarta. Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah evaluasi implementasi program dan kegiatan selama tahun berjalan untuk mendukung output serta Key Performance Indicator (KPI) PIDI 4.0.

“Tercatat lebih dari 20 kegiatan dalam bentuk exhibition, conference, seminar workshop yang telah dilaksanakan oleh PIDI 4.0 bersama industri mitra, antara lain Advantage Software & Cybersecurity Implementation to Support Digital Transformation Journey for Industry, Microcontroller Arduino, Big Data Analyst, dan Blockchain Technology seminar,” kata Arnes Lukman, Kepala Pusdiklat SDM Industri Kemenperin.

Arnes menambahkan, Kemenperin memberikan apresiasi kepada para industri mitra PIDI 4.0 yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan kolaboratif yang dilaksanakan selama dua tahun terakhir sejak diresmikannya gedung PIDI 4.0 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2 Desember 2021.

Penulis : Rahma Dhini 

Editor : Sabina Putri

Artikel PIDI 4.0 Penguatan Ekosistem Industri 4.0 di Indonesia pertama kali tampil pada LPM Industria.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indoneaia (KBBI), Investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.Berinvestasi dapat dilakukan melalui berbagai produk dari pasar modal, selain itu juga dapat berinvestasi pada kepemilikan emas, atau bahkan properti yang sudah diberikan izin oleh lembaga resmi.  

Dilansir dari sikapiuangmu.ojk.go.id, dengan pilihan investasi yang beragam, membuat banyaknya penawaran investasi yang tidak jelas legalitasnya. Hal ini menyebabkan adanya kegiatan investasi ilegal, yaitu kegiatan investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Banyaknya ragam aktivitas dalam berinvestasi, diperlukan sikap teliti dalam mengambil keputusan. Dikutip dari unggahan di akun resmi Instagram OJK, pada Selasa (15/2/2022), OJK mengimbau kepada masyarakat bahwasanya OJK tidak pernah memberi perizinan perihal Binary Option (baca: opsi biner) dan Robot Trading Forex atau alat untuk trading forex secara otomatis. Dalam Postingan tersebut ditegaskan bahwa OJK melarang bank untuk memfasilitasi binary option dan robot trading forex yang patut diduga mengandung unsur penipuan, perjudian, atau skema Ponzi.

Baca juga : Skema Ponzi, Modus Investasi Bodong yang Sedang Marak – (lpmindustria.com)

Disadur dari antaranews.com, banyaknya penawaran investasi ilegal yang berkedok robot trading menyebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses bisnis robot trading, berada dalam posisi rentan modus penipuan. Karena banyak masyarakat yang menjadi korban, seperti pada kasus dugaan penipuan berkedok perdagangan binary option Binomo yang diklasifikasi oleh Polri sebagai aplikasi judi online, terdapat 8 korban pelapor tercatat mencapai kerugian hingga Rp3,8 miliar.

Tercatat tindak penipuan berkedok investasi bukan baru-baru ini saja terjadi. Dikutip dari antaranews.com, data dari Satgas Waspada Investasi (SWI) sepanjang periode tahun 2011 hingga 2021 diperkirakan jumlah kerugian akibat investasi ilegal mencapai Rp117,5 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tips berinvestasi secara aman pada laman waspadainvestasi.ojk.go.id, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengenali profil investasi diri, kemudian memilih jenis dan produk sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, perhatikan aspek legalitas dan pahamilah siapa pengawasnya. Terakhir, baca dengan saksama ketentuan yang berkaitan dengan produk. Apabila masyarakat masih ragu mengenai tawaran investasi, masyarakat dapat menghubungi masing-masing kontak regulator, seperti OJK, Kementrian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan sebagainya.

Penulis : Ihsan Ali
Editor    : Az-Zahra Nurwanda

Artikel Meminimalisasi Kebuntungan di Tengah Keuntungan Berinvestasi pertama kali tampil pada LPM Industria.

Menurut laman bi.go.id, G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Dilansir dari laman Kementrian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Indonesia, Presidensi G20 2022 mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui forum G20 tersebut, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.

“Karena pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi maka momentum ini berguna untuk menjaga kawasan indo pasifik yang netral, dan momen ini adalah eranya untuk asia,”jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Power Lunch CNBC Indonesia bertema “Mau Dibawa Ke Mana G20 di Era Presidensi Indonesia?” secara virtual, di Jakarta Jumat (19/11).

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mengatakan terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 2022 berpeluang besar untuk memulihkan ekonomi di Indonesia. “Untuk Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas nasional yakni berkaitan dengan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, transformasi digital khususnya di sektor ekonomi, dan yang ketiga terkait dengan transisi energi,” tegasnya pada siaran pers Kominfo Jumat (18/02).

Menkominfo menyatakan sektor ekonomi digital memiliki potensi besar untuk berkembang. Pada Tahun 2021, valuasi transaksi ekonomi digital Indonesia berdasarkan Gross Merchandise Value (GMV) (baca: nilai ekonomi intenet) sebesar USD 70 Miliar atau setara dengan kenaikan 49% dibandingkan tahun 2020. "Sementara di tahun 2025, prognosis (baca: prediksi) ukuran dari ekonomi digital Indonesia diperkirakan sebesar USD 146 Miliar atau tingkat compound annual growth rate (baca: tingkat pertumbuhan tahunan majemuk) sebesar 20% dibanding tahun 2021. Sedangkan di tahun 2030, diperkirakan prognosis digital economy (baca: ekonomi digital) Indonesia mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan perkiraan tahun 2025 sebesar sekitar USD 316 Miliar” ujarnya.

Dilansir dari laman Kementrian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Indonesia, Melalui rangkaian kegiatan Presidensi G20 2022 Indonesia yang mencapai 400 events, diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah di Indonesia. Diperkirakan estimasi manfaat ekonomi untuk Indonesia antara lain, akan meningkatkan PDB Nasional sebesar Rp7,4 Triliun, melibatkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), serta menyerap tenaga kerja hingga 33.000 orang.

Presidensi G20 2022 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar pemangku kepentingan dalam negeri maupun kerjasama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk mengiplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif.

Penulis : Rinaldi Oktarianda
Editor    : Rahma Dhini Nur Arifa

Artikel Meningkatkan Ekonomi Digital melalui Presidensi G20 Indonesia pertama kali tampil pada LPM Industria.

Menurut Jurnal Internasional Computers and Education: Artificial Intelligence Metaverse adalah semacam dunia imajiner dengan ruang digital imersif (baca: mengaburkan dunia nyata dan dunia maya) yang meningkat. Metaverse berperan sebagai bentuk perluasan dari komunikasi sinkron yang mencakup sejumlah pengguna untuk saling berbagi pengalaman yang berbeda. Komunikasi Sinkron merupakan komunikasi yang dilakukan secara serentak dan bersama.

Mark Zuckerberg dalam videonya ‘The Metaverse and How We'll Build It Together — Connect 2021’ mengatakan bahwa dengan Metaverse kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan bersama teman maupun keluarga, kita dapat bekerja, belajar, bermain, belanja, dan membuat suatu hal baru dengan baik. Di masa pandemi ini banyak kegiatan yang perlu dilakukan dengan jarak jauh untuk mencegah penyebaran virus. Metaverse menjadi media yang sangat baik untuk mendukung kegiatan tersebut yaitu tanpa bersentuhan dan tanpa berpindah tempat. Sistem Metaverse tekait erat dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Metaverse menggabungkan berbagai elemen teknologi pada tingkat dasar, termasuk video, Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), dimana pengguna dapat eksis dalam dunia digital. Metaverse adalah dunia yang berpeluang tumbuh subur di masa depan, dimana cryptocurrency (baca: mata uang digital) dan seni digital yang dikenal sebagai token non-fungible (NFT) menjadi hal biasa.

Dalam mendukung perkembangan Metaverse di Indonesia, Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia mengungkapkan keinginannya untuk mengembangkan sektor digital, terutama di sektor ekonomi. Pada sambutannya saat peresmian Sea Labs Indonesia, Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital. Diperkirakan potensi ekonomi digital pada tahun 2025 mencapai USD146 miliar. Presiden menginginkan agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai pasar saja, melainkan harus menjadi pemain dalam ekonomi digital tersebut.

Digitalisasi memberikan dampak luas hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti hadirnya e-commerce, e-payment, dan edutech yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tidak terkecuali bidang pelayanan publik yang menjadi salah satu wujud nyata pemerintah dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Menurut Wakil Presiden, Ma’ruf Amin pada acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2022, yang diselenggarakan secara virtual, Senin (07/02/22) “Kemandirian digital harus menjadi suatu gerakan dan kesadaran bersama segenap elemen bangsa. Setiap peran aktif kita, akan semakin memperkuat upaya membangun kedaulatan di tengah berbagai tantangan digitalisasi,” ucapnya. 

Wapres menuturkan kembali digitalisasi saat ini menjadi mesin penggerak perekonomian nasional. Ekonomi digital Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp1.700 triliun.

“Ada sekitar 21 juta konsumen digital baru selama pandemi. Akumulasi nilai pembelian pengguna internet di Indonesia juga naik dua digit sebesar 49%, dari USD 47 miliar diperkirakan menembus menjadi USD 70 miliar di akhir tahun 2021,” papar Wapres.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam Seminar web Dialogue Series ke-3 dengan tema ‘Metaverse: Pemahaman dan Manfaatnya Bagi Perdagangan’ yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan, dari Jakarta Pusat, Kamis (17/02/2022) menyampaikan bahwa di tengah meningkatnya sektor digital trade (baca: perdagangan digital) serta revolusi industri 4.0, Metaverse merupakan salah satu teknologi yang perlu dimanfaatkan secara maksimal. 

“Metaverse memberikan pengalaman yang berbeda serta mendorong tumbuhya sisi bisnis baru. Metaverse tidak hanya menjadi suatu wahana baru yang dapat dialami di dunia maya, namun juga memberikan nilai ekonomi yang besar dalam menciptakan ekonomi baru di tengah masyarakat,” jelas Wamendag Jerry Sambuaga.

Penulis : Rahma Dhini Nur Arifa
Editor : Az–Zahra Np

Artikel Metaverse sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Digital Indonesia pertama kali tampil pada LPM Industria.

Dilansir dari Siaran Pers di laman milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pemerintah resmi melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk  mobil baru pada tahun 2022. “Namun ada persyaratan local purchase atau kandungan lokal yang sedang dibahas nilainya oleh tim teknis,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian pada Selasa (18/01/2022).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, insentif PPnBM DTP akan berlaku pada dua segmen yaitu untuk pembelian mobil seharga mulai dari Rp200 juta hingga Rp250 juta dan jenis Low Cost Green Car (LCGC). LCGC disebut juga dengan istilah Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 4, mobil KBH2 menggunakan besaran harga jual paling tinggi Rp135 juta.

Baca juga: Bantu Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Terapkan Mobil Bebas Pajak

Dijelaskan dalam kemenperin.go.id, ada beberapa skema yang akan diterapkan untuk pemberian insentif PPnBM DTP tahun 2022 ini. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 74 Tahun 2021, mobil LCGC dikenakan pajak PPnBM sebesar 3 persen. Pada kuartal I, PPnBM 100 persen akan diterapkan. Selanjutnya, pemerintah akan mengenakan tarif sebesar 1 persen pada kuartal II dan 2 persen pada kuartal III. Lalu pada tiga bulan terakhir, tarif pajak 3 persen akan sepenuhnya diberlakukan.

Berikutnya adalah skema untuk kendaraan seharga Rp200 juta – Rp250 juta dengan tarif PPnBM sebesar 15 persen. Pada kuartal I, pemerintah akan memberikan insentif 50 persen, sehingga masyarakat hanya perlu membayar sebesar 7,5 persen. Namun di kuartal II, insentif tidak akan diberikan lagi.

Mengutip dari laman Antaranews.com, Agus menjelaskan perpanjangan pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri. “Mobil dengan segmen harga di bawah Rp250 juta mendominasi pasar sebesar 60 persen,” jelasnya. Ia pun melanjutkan bahwa segmen tersebut juga memiliki rata-rata local purchase yang tinggi, sehingga berpeluang menjadi basis impor.

Selain itu, pemberian diskon PPnBM juga diharapkan akan mengurangi shock penjualan akibat kenaikan harga On The Road (OTR) yang sangat tinggi. Dikutip dari suzuki.co.id, OTR adalah kendaraan bermotor yang dijual dalam kondisi sudah terdaftar ke pihak terkait, yaitu Polri, Dispenda, dan Samsat. Dilansir dari Antaranews.com, adapun kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan tarif PPnBM segmen kendaraan penumpang di bawah sepuluh orang menjadi 15 persen dari yang sebelumnya 10 persen.

Kembali mengutip dari kemenperin.go.id, pemberian insentif pajak pada tahun sebelumnya memberikan dampak yang baik. Kementerian mencatat kinerja penjualan dari peserta PPnBM DTP pada periode Maret-Desember 2021 adalah sebanyak 519 ribu unit atau meningkat sebesar 113 persen atau 275 ribu unit dari periode sebelumnya. Disebutkan juga bahwa peningkatan ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan industri alat angkutan pada triwulan II dan III tahun 2021 yaitu 45,2 persen dan 27,8 persen.

Kebijakan pemerintah ini mendapat dukungan dari Anton Jimmy Suwandi selaku Marketing Director PT Toyota Astra Motor. “Terima kasih atas dukungan pemerintah, khususnya untuk industri otomotif dalam negeri. Sekarang, kami sedang menindaklanjuti lebih detail agar bisa segera dilakukan,” ujarnya yang dikutip dari Antaranews.com. Ia pun berharap kebijakan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin baik melalui industri otomotif.

Penulis: Artha Julia
Editor: Ela Auliyana

Artikel Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Industri Otomotif, Pemerintah Perpanjang Insentif PPnBM pertama kali tampil pada LPM Industria.

Berdasarkan informasi umum pada situs web milik Bursa Efek Indonesia (BEI), saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, para investor memiliki klaim atas pendapatan perusahaan dan aset perusahaan serta berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan menurut Fitra Aprillindo Sase selaku dosen program studi Administrasi Bisnis Otomotif (ABO) Politeknik STMI Jakarta, investasi saham adalah investasi dalam bentuk surat berharga kepemilikan perusahaan.

Pada saat ini, tren investasi saham naik dengan cukup signifikan. BEI mencatat sepanjang tahun 2021 telah tercipta satu juta investor saham baru sehingga data per 31 Agustus 2021 telah tercapai 2.697.832 jumlah single investor identification (SID) atau nomor identitas tunggal investor saham, sehingga total investor pasar modal saat ini adalah 6.100.525 investor. Komposisi investor juga semakin bergerak ke usia muda karena sekitar 80% investor pasar modal adalah kaum milenial dan gen z yaitu kaum muda rentang usia 18-25 tahun.

Setiap orang memiliki motivasi dan tujuan yang ingin dicapai sebelum terjun ke dunia investasi saham, seperti Yogi Pangestu Saputra dan Ridhwan Faisal. Keduanya memiliki tujuan dan motivasi investasi saham yang hampir sama, yaitu membentuk aset untuk masa tua. “Di tengah jalan, saya mulai sadar bahwa investasi itu bukan untuk mengejar suatu kekayaan secara instan melainkan dipanen di hari tua. Pola berpikir saya sudah berubah, tujuan investasi saya yaitu untuk kehidupan di masa tua nanti,” jelas Faisal, seorang beusia 25 tahun yang sudah melakukan investasi saham selama delapan bulan, ketika wawancara di Zoom Meeting.

Sedangkan Yogi mengatakan bahwa dirinya ingin memiliki passive income (baca: pendapatan pasif) untuk masa tua. “Saya ingin mempunyai passive income, bagaimana membangun aset supaya uang tersebut bekerja untuk kita. Dengan passive income tersebut, saya ingin tujuan-tujuan saya dapat tercapai,” jelas Yogi.

Yogi sendiri adalah salah satu mahasiswa berusia 19 tahun yang melakukan investasi saham. “Saya sudah memulai investasi saham sekitar satu tahun yang lalu tepat bulan Oktober ini,”  kata Yogi. Ia menyebutkan alasannya memilih investasi saham lantaran lebih fleksibel karena dapat dilakukan di rumah melalui telepon genggam selama memiliki modal.

Melansir dari laman resmi BEI, dibalik kelebihan investasi saham juga terdapat risiko yang akan dihadapi para investor saham tersebut yaitu capital loss dan likuidasi. Capital loss merupakan suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli, sedangkan risiko likuidasi adalah ketika perusahaan dinyatakan bangkrut maka hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan).

Fitra menyebutkan bahwa likuidasi sendiri jarang terjadi. Namun bila terjadi, perusahaan yang memiliki aset dan pinjaman akan menggunakan pinjaman tersebut untuk membayar aset lainnya. Sedangkan jika memiliki sisa aset saat bangkrut, aset akan dibagikan sesuai kepemilikan saham. “Tetapi kalau perusahaan sudah tidak memiliki aset, semua uang yang diinvestasikan akan hangus dan mengalami kerugian,” papar Fitra.

Fitra menjelaskan dibalik fenomena investasi saham yang sedang tren di kalangan muda ada pesan penting yang perlu di ingat dan diterapkan agar tidak terjerumus ke jurang yang salah. Menurutnya, kalangan muda mudah mengikuti tren dan menggebu-gebu. “Harapan saya bagi kalangan muda yang berkomitmen untuk berinvestasi saham, mereka mempelajari dasarnya terlebih dahulu agar tidak mudah mengikuti tren,” sebutnya.

Selanjutnya, ia berpesan agar mereka dapat menjadi orang yang sabar. “Dalam arti, ketika sudah menentukan target dari uang yang kita miliki, tentukan apa yang mau dicapai yaitu seberapa besar investasi yang kita inginkan,” jelasnya. Kalau sudah mencapai target, ia menyarankan agar berhenti terlebih dahulu dan jangan mencoba untuk menambah lagi tanpa perencanaan yang baik. “Kalau dua hal ini dikuasai pasti ilmu-ilmu lain bisa mengalir saja,” tutur Pak Fitra. 

Penulis: Rahma Dhini Nur Arifa
Editor: Ela Auliyana

Artikel Investasi Saham di Kalangan Muda pertama kali tampil pada LPM Industria.

Berdasarkan data dari Bank Dunia (World Bank) pada lamannya, pendapatan bruto atau Gross National Income (GNI) per kapita Republik Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejak terdampak krisis ekonomi sejak tahun 1990-an. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang baik, Bank Dunia menetapkan kelas Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle-income country selama tiga belas tahun terakhir sampai tahun 2018.

Lalu pada tahun 2019, GNI per kapita Indonesia mengalami kenaikan menjadi USD4.050 dari tahun sebelumnya USD3.840. Maka berdasarkan kualifikasi Bank Dunia, Republik Indonesia mendapat kenaikan kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle-income country (GNI per kapita USD4.046 – USD12.525) pada pertengahan tahun 2020. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama sebab Indonesia harus kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 GNI per kapita Indonesia hanya menghasilkan USD3.870 akibat dampak pandemi Covid-19.

Keberhentian pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab Indonesia masuk ke dalam Middle Income Trap (MIT) yang berarti jebakan pendapatan menengah. Pada laporan yang berjudul “An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth” pada tahun 2007 dijelaskan bahwa pada laporan tersebut Bank Dunia sudah memperkenalkan istilah tersebut, sehingga ini bukanlah pembahasan yang baru lagi.

Merujuk pada jurnal berjudul “Eksistensi dan Determinan Middle Income Trap di Indonesia”, MIT didefinisikan sebagai kondisi dimana negara-negara berpenghasilan menengah tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil untuk mencapai kelompok pendapatan yang baru sebagai negara berpenghasilan tinggi, sehingga terjebak dalam kelompok middle-income.

Mengutip dari jurnal yang sama, kondisi tersebut diperoleh dari pertumbuhan ekonomi yang tidak berarti dalam waktu yang lama. Sejak tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan proses akumulasi, pembangunan sarana, serta alokasi sumber daya ekonomi yang masih jauh dari kata optimal. Dengan demikian, hal itu dapat menyebabkan pertumbuhan yang konstan bahkan menurun dan mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan dan akhirnya terjebak dalam middle income trap.

Sektor lainnya yang memengaruhi juga adalah share (baca: pembagian) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang fluktuatif, perkembangan pertanian, kondisi pertumbuhan industri manufaktur, kualitas jasa, dan pendidikan yang menjadi bagian penting untuk menentukan arah kebijakan perekonomian Indonesia.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, di dalam webinar yang bertajuk “50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi: CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045” menjelaskan sudah mempelajari dan mengetahui penyebab suatu negara berhenti di level middle income country. Salah satu yang penting diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia.

“Negara yang mampu terus menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas SDM akan identik dengan negara yang terus meningkatkan produktivitas, serta inovasi adalah kunci untuk naik menjadi high income country,” ucapnya. Ia melanjutkan bahwa hal yang paling penting adalah tidak banyak negara yang bisa menyelesaikan tantangan SDM ini, meski mereka recognise (baca:  mengakui) SDM itu penting.

Menurut menteri yang pernah mendapat penghargaan menteri terbaik di dunia pada tahun 2018 ini, ada tiga area penting yang bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia, yaitu pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Hal tersebut dinyatakan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, sehingga jumlah pendanaan untuk pendidikan mencapai 500 triliun sedangkan untuk kesehatan sebanyak 300 triliun.

“500 triliun itu terbagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Agama, kan sebagian pendidikan kita ada di bawah kementerian agama, kemudian lembaga-lembaga penelitian dan sebagian besar didelegasikan ke pemerintah daerah dalam bentuk biaya operasi sekolah dan gaji guru,” jelasnya pada webinar yang diadakan oleh CSIS Indonesia.

Penulis: Luqman Aradhana
Editor: Ela Auliyana

Artikel Fenomena Middle-Income Trap Yang Terjadi di Indonesia pertama kali tampil pada LPM Industria.

Deforestasi adalah berubahnya wilayah hutan menjadi bukan hutan. Mengutip webinar yang bertajuk “Deforestasi di Indonesia: Kondisi dan Penyebabnya”, Dodik R. Nurochmat selaku guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebutkan definisi hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2004. Hutan merupakan wilayah yang memiliki 30 persen tutupan tajuk atau tertutup pohon dalam area seluas 0,25 hektar dengan tinggi pohon dewasa 5 meter. Jika sebelumnya suatu kawasan memenuhi hal tersebut lalu tutupan tajuknya menjadi di bawah 30 persen dapat dikatakan terjadi deforestasi.

Namun mengutip dari Siaran Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK), deforestasi di Indonesia cenderung memiliki kondisi yang tidak stabil. Dilihat sejak tahun 2011, pelepasan kawasan hutan pada tahun 2020 berada di posisi terendah. Lalu pada tahun 2014 terjadi pelepasan hutan terparah yaitu seluas 573.949 hektar. Sedangkan jika dilihat selama lima tahun terakhir, dari tahun 2015 hingga 2020, total pelepasan hutan yang terjadi adalah seluas 619.357 hektar.

Deforestasi yang terjadi di Indonesia ini umumnya disebabkan oleh rendahnya nilai ekonomi hutan. “Penyebab utamanya adalah karena nilai ekonomi lahan hutan yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan alternatif penggunaan lainnya,” jelas Dodik. Contohnya seperti yang tercantum dalam jurnal berjudul “Perubahan Penggunaan dan Tutupan Lahan serta Faktor Penyebabnya di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau (Periode 1990-2019)". Dijelaskan bahwa perubahan tutupan dan penggunaan yang terjadi tersebut karena semakin banyak pihak berkepentingan atas lahan yang tidak jelas kepemilikannya serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah tingkat desa. Selain itu, transmigrasi yang dilakukan dengan pengawasan dan peraturan tingkat dasar yang tidak jelas juga menyebabkan pembukaan lahan besar-besaran secara ilegal oleh transmigran atau orang yang berpindah ke daerah (pulau) lain.

Lebih lanjut, Dodik mengungkapkan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia harus dikurangi karena tingkat forest loss (baca: kehilangan hutan) maksimal sebesar 58 juta hektar. Ketika forest loss sudah mencapai 55 juta hektar, deforestasi harus diberhentikan. Hal ini bisa dicapai pada tahun 2057 disertai dengan upaya-upaya perbaikan tata kelola. Apabila tidak melakukan upaya-upaya tersebut, forest loss seluas 55 juta hektar akan terjadi pada tahun 2040.

Selain itu, ia mengucapkan bahwa pada tahun 2040, pendapatan per kapita Indonesia diprediksi baru mencapai sekitar US$8.000. Padahal untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi dibutuhkan angka pendapatan per kapita minimal US$12.500. Dengan begitu, diperkirakan apabila terus melakukan pertumbuhan ekonomi dengan konversi hutan, titik baliknya akan terjadi pada tahun 2067 dengan total forest loss yang sangat tinggi. Kemungkinan ini harus dihindari karena dapat mengarah terjadinya bencana.

Bukan hanya itu saja, terdapat juga ancaman terhadap makhluk hidup yang dapat terjadi karena deforestasi. Bersumber dari jurnal berjudul “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia” disebutkan bahwa deforestasi menimbulkan dampak yang cukup serius yaitu pemanasan global. Selain itu, deforestasi juga menghasilkan emisi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan dampak, seperti peningkatan suhu, peningkatan curah hujan per tahun, ancaman pangan, hingga naiknya permukaan laut yang berakibat pada tergenangnya daerah produktif sekitar pantai. Dampak lainnya adalah naiknya suhu air laut yang memengaruhi kehidupan hayati di dalamnya serta menyebabkan berbagai penyakit yang dapat berkembang biak melalui media air, seperti malaria dan deman berdarah.

Penulis: Bagus Nurcahyo
Editor: Ela Auliyana

Artikel Kian Menghawatirkan, Tingkat Deforestasi Indonesia Harus Dikurangi pertama kali tampil pada LPM Industria.

Saat ini, Indonesia direncanakan untuk melakukan perpindahan penyiaran dari analog ke digital atau digitalisasi penyiaran. Dilansir dari Antaranews.com bahwa pengertian dari televisi (TV) analog sendiri adalah TV yang menggunakan satu kanal frekuensi untuk menyalurkan satu program siaran TV. Sementara itu, TV digital ialah TV yang mampu menyiarkan hingga dua belas program siaran TV dengan satu kanal frekuensi.

Selain itu, TV digital ini pun berbeda dengan TV streaming. Sebagaimana tertulis dalam jurnal yang berjudul “Penggunaan TV Streaming di Kalangan Masyarakat Perkotaan”, Hasyim Ali Imran menjelaskan bahwa TV streaming ini merupakan video atau konten audio visual yang dikirim oleh pengelola redaksi organisasi media televisi kepada publik melalui internet.

Digitalisasi penyiaran ini tak luput dari beberapa alasan, seperti yang disampaikan dalam laman kpi.go.id melalui siaran pers pada Minggu (11/10). Adapun alasan pemerintah terkait kebijakan tersebut adalah karena adanya siaran digital akan memudahkan masyarakat untuk menangkap siaran TV di mana pun. “Sistem siaran ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah terdepan atau perbatasan, tertinggal, dan terpencil,” ujar Agung selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Lebih lanjut, digitalisasi penyiaran ini juga memberi keuntungan pada aspek teknologi yang disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalamullah Ramli dalam siaran pers di laman kominfo.go.id (11/3). Hal ini dikarenakan adanya penghematan melalui penambahan program televisi dalam satu kanal frekuensi. Selain itu, Ramli turut menambahkan bahwa terdapat keuntungan pada aspek ekonomi melalui digitalisasi penyiaran ini. Keuntungan tersebut yaitu setiap broadband (baca: koneksi) internet mengalami kenaikan sebesar sepuluh persen maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,25 persen.

Oleh karena itu, Kominfo terus berupaya mengajak masyarakat untuk bermigrasi ke TV digital. Untuk merealisasikannya, pemerintah pun telah menyiapkan infrastruktur dan regulasi guna mendukung digitalisasi penyiaran. Seperti yang dilansir dari Antaranews.com, pemerintah akan membagikan Set Top Box (STB) yaitu alat tambahan yang dihubungkan pada TV analog dengan mengonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara analog kepada keluarga kurang mampu. "Pemerintah sudah menjamin sekitar 6,7 juta STB yang akan dibagikan gratis kepada keluarga miskin jadi roadmap-nya sudah siap,” kata Geryantika selaku Direktur Penyiaran Kominfo.

Dilansir dari kominfo.go.id pada siaran pers Rabu (31/3), persiapan dan implementasi digitalisasi televisi telah diperkuat dengan beberapa regulasi. Pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar). Terakhir, tercantum dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 lalu. “Melalui regulasi tersebut pula, kita memiliki dasar yang kuat untuk bersama-sama melakukan lompatan baru juga lompatan besar guna mempercepat migrasi siaran ke televisi digital,” jelas Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika.

Penulis : Rinaldi Oktarinandi
Editor : Silvia Andini

Artikel Dukung Digitalisasi Penyiaran, Indonesia Siapkan Regulasi dan Infrastruktur pertama kali tampil pada LPM Industria.

Sisa minyak goreng bekas memasak atau sering kita sebut minyak jelantah biasanya sering kita abaikan begitu saja. Namun ternyata, minyak tersebut bisa diolah kembali menjadi biodiesel (baca: bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin motor atau mobil yang terbuat dari minyak nabati ataupun lemak hewani). Hal ini disampaikan oleh Effendi Manurung selaku Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) pada Webinar Series Waste4Change yang bertajuk “Mengenal Potensi dan Dampak Minyak Jelantah”.

Dalam webinar tersebut, Effendi menjelaskan bahwa apabila dilakukan esterifikasi (baca: reaksi pengubahan dari suatu ester dengan menggunakan katalis asam) dan transesterifikasi (baca: proses pertukaran gugus organik R″ pada suatu ester dengan gugus organik R′ dari alkohol) pada minyak jelantah, minyak jelantah tersebut dapat memenuhi spesifikasi biodiesel. Jadi, biodiesel yang diproduksi dari minyak jelantah memiliki kualitas yang hampir sama dengan biodiesel yang dibuat dari Crude Palm Oil (CPO) setelah melalui esterifikasi dan transesterifikasi.

Effendi pun menjelaskan hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan biodiesel berbahan dasar CPO yang semakin meningkat setiap tahunnya. Secara otomatis, kebutuhan sawit pun ikut meningkat. Peningkatan ini membuat masalah dalam pembukaan lahan sawit. “Di tahun 2021, kebutuhan biodiesel mencapai 9,2 juta kiloliter (kL). Kita bayangkan pada tahun 2035 sebesar 17,8 juta kL. Kalo naik seperti ini, keperluan sawit juga akan meningkat dua kali lipat. Sementara itu, kini kita dihadapkan dengan pembukaan lahan sawit,” tuturnya.

Ia juga menambahkan dengan adanya alternatif penggunaan minyak jelantah sebagai pengganti CPO ini akan membuat intensifikasi (baca: perihal meningkatkan kegiatan yang lebih hebat) terhadap lahan sawit. “Kita tidak diperbolehkan ekstensifikasi (baca: memperluas faktor produksi), tetapi kita lakukan dengan intensifikasi lahan itu supaya produksi dari lahan tersebut lebih besar,” ujarnya.

Selanjutnya, proses pengolahan minyak jelantah sampai menjadi biodiesel sendiri dijelaskan oleh Effendi dalam webinar tersebut. Hal yang dilakukan pertama kali yakni pemurnian minyak jelantah menggunakan arang aktif. Langkah pemurnian ini dilakukan dengan penyaringan minyak jelantah untuk memisahkan dengan kotoran padatnya, lalu dicampur dengan arang aktif, dan kemudian diaduk.

Setelah diaduk dan disaring kembali, minyak jelantah dinetralkan menggunakan natrium hidroksida. Setelah selesai dilakukan pemurnian akan dilakukan esterifikasi menggunakan asam sulfat teknis. Kemudian langsung dilakukan transesterifikasi yang menghasilkan biodiesel kasar untuk dimurnikan. Terakhir, dihasilkanlah produk biodiesel. Skema pembuatan biodiesel ini sendiri menggunakan prinsip zero waste (baca: bebas sampah).

Effendi juga mengatakan  implementasi dari biodiesel ini sudah dikembangkan di PT Bali Hijau Biodiesel, biodiesel berbasis minyak jelantah ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar bus sekolah dan genset di beberapa hotel di Bali. Lalu, Effendi  menambahkan bahwasanya di Kalimantan terdapat kelompok swadaya masyarakat Tarakan Timur yang mengembangkan biodiesel berbasis minyak jelantah ini. Bahkan, implementasi ini bisa memberikan keuntungan dua juta Rupiah per harinya.

Di samping itu semua, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan biodiesel berbasis minyak jelantah ini cukup banyak. Salah satunya diperlukannya pemetaan bahan baku dan mekanisme pengumpulan minyak jelantah baik dari restoran, hotel, maupun rumah tangga. Selain itu, perlu juga adanya regulasi yang mengatur pengumpulan minyak jelantah ini karena dari banyaknya minyak jelantah yang mencapai sekitar 16 jutaan kiloliter, hanya sedikit yang bisa didapatkan.

Dilihat dari segi tata niaga, hal ini juga membutuhkan mekanisme harga beli karena harga minyak jelantah yang  sangat fluktuatif. Dengan demikian, diperlukan pengembangan teknologi yang efisien dan terjangkau. Tak hanya itu, keterbatasan kontribusi badan usaha turut menjadi tantangan tersendiri. “Saat ini baru ada dua badan usaha biodiesel berbasis minyak jelantah,” tutur Effendi.

Tri Adhianto Tjahyono selaku Wakil Walikota Bekasi juga menambahkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan biodiesel berbasis minyak jelantah adalah perlunya edukasi ke masyarakat. Dikarenakan masih banyaknya kekhawatiran masyarakat mengenai pengolahan minyak jelantah ini. “Jadi mereka masih juga khawatir, jangan-jangan sampah minyak jelantah yang mereka kumpulkan diproses ulang dan dijual kembali dalam bentuk minyak juga. Dengan ini, saya kira harus diyakinkan warga masyarakakat bahwa minyak jelantah bisa untuk biodiesel,” ungkap Tri.

Penulis : Hawari Rahmadito
Editor : Silvia Andini

Artikel Hitam Keruh Minyak Jelantah Dapat Menjadi Alternatif Biodiesel pertama kali tampil pada LPM Industria.