Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa Zona Megathrust merupakan istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan (stress) pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik (thrusting).

Mengenai munculnya pembahasan gempa di zona megathrust yang berpotensi tsunami, BMKG menjelaskan potensi gempa di Selat Sunda dan Mentawai-Siberut “tinggal menunggu waktu” yang mereka sampaikan sebelumnya dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, sementara segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Tetapi, bukan berarti akan segera terjadi gempa dalam waktu dekat. Namun, masyarakat yang berada di wilayah megathrust tersebut diminta untuk tetap waspada.

Wijayanto selaku Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 13 zona megathrust. Zona-zona tersebut sudah terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam mengantisipasi dampak gempa di zona megathrust, Indonesia sudah memiliki Indonesian Tsunami Early Warning System atau sistem peringatan dini tsunami untuk memperkecil korban yang diawali dengan gempa di zona megathrust.

Penulis: Renata Anastasya
Editor: Najla Aulia

Artikel BMKG Ungkap Potensi Tsunami dari Gempa Zona Megathrust Indonesia pertama kali tampil pada LPM Industria.

Sejak tanggal 14 September 2020, Jakarta resmi menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan. Seperti yang diwartakan Kompas.com pada Minggu (13/09/2020), Anies Baswedan menyebutkan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. “Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 di Jakarta disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang berarti, kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu,” kata Anies pada Rabu (9/9/2020). 

Peningkatan kasus positif Covid-19 pada klaster perkantoran di wilayah DKI Jakarta menjadi salah satu alasan diberlakukannya kembali PSBB di Jakarta. Dilansir dari Tempo.co, pemerintah DKI Jakarta mencatat adanya kenaikan penularan Covid-19 sebanyak 471 kasus yang berasal dari klaster perkantoran. “Klaster perkantoran berpotensi terbentuk karena karyawan membawa virus dari luar dan menularkannya kepada karyawan lain di dalam kantor,” ucap Tri Yunis Miko Wahyono selaku Epidemiolog dari Universitas Indonesia.

Maka dari itu, Anies mengungkapkan bahwa kasus dari klaster perkantoran dan klaster baru lainnya pun menjadi perhatian selama PSBB transisi dilakukan. “Jadi mulai tanggal 14 September ini, fokus utama kita adalah pembatasan di area perkantoran. Dengan kebijakan baru, yaitu  perbedaan jam kerja dan kuantitas pegawai, diharapkan dapat menekan kasus penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran tersebut,” tuturnya dalam Okezone.com pada Minggu (13/09/2020). 

Pada penerapan PSBB kedua ini terdapat beberapa perbedaan dengan PSBB transisi yang sebelumnya telah diterapkan di wilayah DKI Jakarta. Dikutip dari unggahan instagram milik @narasinewsroom, aktivitas perkantoran yang sebelumnya berkapasitas lima puluh persen dan mengikuti protokol-protokol kesehatan berubah menjadi berkapasitas maksimal 25 persen dengan mengikuti Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) di zona merah. Selain itu, ada juga perbedaan lainnya, yaitu mal akan beroperasi dengan kapasitas lima puluh persen dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan, beribadah hanaya dilakukan di sekitar tempat tinggal, dan masih banyak perbedaan lainnya.

Dengan penerapan PSBB ini, berbagai aktivitas pun dipastikan akan kembali dibatasi, diantaranya adalah aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. “Prinsipnya, Dimulai dari Senin, 14 September, kegiatan perkantoran yang tidak esensial dilaksanakan dari rumah. Hal yang dimaksudkan bukan memberhentikan usaha, melainkan tetap melakukan kegiatan perkantoran melalui rumah karena gedung perkantoran tidak diizinkan untuk beroperasi,” ucap Anies dalam Detik.com. Selain itu, ada sebelas bidang usaha yang diizinkan beroperasi saat PSBB kedua ini, yaitu kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dikutip dari acara Mata Najwa pada tanggal 10 September lalu, Anies menuturkan bahwa persiapan PSBB kali ini agak berbeda dengan sebelumnya. “Ini agak berbeda dengan kondisi bulan Maret hingga April kemarin. Saat itu, kita mengambil kebijakan sambil menyiapkan regulasi-regulasi untuk penegakannya,” tuturnya. Selain itu, ia juga mengatakan kesiapan atas regulasi-regulasi tersebut sudah rampung saat ini. “Pendisiplinan akan diketatkan, sehingga masyarakat bersiap untuk disiplin bekerja dari rumah dan juga disiplin terhadap aturan yang sudah ada karena aparat sudah siap menegakkan kedisiplinan tersbut,” tambahnya.

 

Khairil Ilzam

Artikel DKI Jakarta Darurat Covid-19, PSBB Kembali Diberlakukan pertama kali tampil pada LPM Industria.

Tak terasa sudah hampir tiga bulan pandemi Covid-19 menyerang Indonesia. Banyak aspek kehidupan terdampak akibat pandemi ini. Mulai dari kesulitan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, hingga himbauan belajar, kerja, dan beribadah di rumah masing-masing. Akibatnya, banyak masyarakat kesulitan menjalani hari-harinya. 

Namun di balik semua kejadian, pasti ada hikmah yang dapat diambil. Contoh saja, kualitas udara yang semakin membaik. Di Jakarta, kota episentrum pandemi Covid-19 telah terjadi penurunan tingkat polusi udara. Seperti yang dilansir pada laman Ilhd.jakarta.go.id, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) DKI Jakarta berada pada nilai kisaran 59 per 14 Mei 2020. Angka tersebut menandakan bahwa kualitas udara tersebut berada pada kategori sedang. Walaupun belum berada di  kategori baik, hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas udara Jakarta sebelum adanya pandemi Covid-19. 

Disamping itu, kepedulian antar masyarakat juga meningkat selama masa pandemi Covid-19. Dapat dilihat, banyak orang yang melakukan penggalangan dana untuk membantu orang-orang yang terdampak langsung pandemi ini. Tentunya, kegiatan yang baik ini dapat mempererat tali persaudaraan antarumat manusia.

Lebih lanjut lagi, kampanye pola hidup bersih dan sehat yang diserukan pemerintah pun berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pola hidup masyarakat sekarang. Sejak serangan wabah datang, masyarakat menjadi terbiasa untuk mencuci tangan, berolahraga, dan masih banyak lagi. Vinka, seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, juga mengakui dirinya lebih memperhatikan pola hidup bersih dan sehat saat ini.  “Setiap bepergian selalu memakai masker. Sebelum pandemik juga pakai masker untuk berangkat dan pulang kerja. Tapi sekarang, setiap bepergian selalu memakai masker,” tutur Vinka. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini, ia mengonsumsi makanan yang lebih sehat dan mengurangi konsumsi junk food akibat adanya Corona.

Selain itu, menikmati quality time dengan orang terdekat juga menjadi hikmah lainnya yang dapat diambil dari adanya pandemik. Hal ini dirasakan oleh Nadya, salah satu pegawai di retail Indomaret di daerah Jakarta Timur. “Hal positifnya itu, aku ada sedikit waktu luang buat keluarga,” tutur Nadya.

Tak dapat dimungkiri, memang banyak kesulitan dan kendala yang dialami masyarakat akibat wabah Corona ini. Akan tetapi, jangan lupa untuk melihat sisi positif yang juga timbul akibat wabah ini, seperti Vika dan Nadya. Mereka dapat dijadikan contoh sebagai orang-orang yang dapat menjalani hidupnya walaupun di keadaan saat ini. Jadi, jangan lupa untuk berusaha menjalankan kegitan sehari-hari dengan semaksimal mungkin dan tetap selalu memperhatikan protokol yang ada. 

Khairil Ilzam

Artikel Hikmah Dibalik Wabah pertama kali tampil pada LPM Industria.

Pandemi Covid-19 telah memengaruhi perubahan perilaku masyarakat, khususnya di ranah daring. Dilansir dari Instagram @siberkreasi, terdapat peningkatan hampir 80 persen dalam penggunaan sosial media serta pencarian berita dan informasi.  Peningkatan dan perubahan perilaku masyarakat di ranah daring ini menyebabkan adanya pertukaran data. “Misalnya, pada saat mengunggah adds atau segala macamnya, berarti pada saat itu terdapat data kita yang diunggah ke cloud,”  kata Angga Antagia selaku Senior Country Representative Indonesia, US-ASEAN Business Council.

Menurut Angga, pengolahan data penting bagi perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, data membuat produk dan jasa menjadi tepat sasaran bagi konsumen. Kedua, data penting untuk menjaga merek dan nilai perusahaan di publik. Hal ini penting untuk mendapatkan loyalitas dari perusahaan dan menciptakan eksistensi bagi perusahaan itu sendiri. Terakhir, data juga berperan untuk mendukung adanya inovasi. “Misalnya, dahulu tidak tersedia video call dan conference seperti saat ini,” ujar Angga dalam diskusi Siberkreasi Hangout Online pada Senin (11/03/2020)

Namun, perkembangan aktivitas pertukaran data ini juga diikuti dengan pelanggaran terkait data pribadi, salah satunya kebocoran data. Dikutip dari tekno.kompas.com, baru-baru ini terjadi kebocoran data pengguna yang dialami oleh startup unicorn Indonesia, Tokopedia. Sebanyak 91 juta pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap dengan harga lima ribu dollar AS atau sekitar Rp75 juta (kurs saat berita ditulis).

Menurut Hendri Sasmita Yuda selaku Kasubdit Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Ditjen Aptika Kemenkominfo, bahwa penyebab kasus kebocoran data tersebut dapat menjadi catatan bagi pemerintah terkait kurangnya aturan, edukasi, kesadaran masyarakat, serta kurangnya transparansi dari platform tentang pengamanan data pribadi. “Atau mungkin ada catatan untuk pemerintah, misalnya Kemenkominfo kurang tegas dalam memberikan sanksi dan peraturannya masih sektoral, sehingga membuat platform bingung untuk menyelesaikannya karena masing-masing memiliki cara tersendiri,” jelasnya.

Menanggapi adanya pelanggaran terkait data pribadi, Hendri menuturkan, upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan dukungan regulasi yang akan menjadi standar acuan. Ia melanjutkan bahwa Kemenkominfo telah menyampaikan RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR dan itu masih menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun ini. Akan tetapi menurutnya, penanganan hal ini tidak hanya tugas pemerintah saja tetapi juga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, platform, dan masyarakat. 

 Selain itu, Angga menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi menjadi kunci meningkatkan keamanan data pribadi di ranah daring. Menurutnya, masyarakat harus lebih berhati-hati saat memberikan data pribadinya. Hendri juga mengatakan bahwa masyarakat harus mengetahui relevansi data dengan tujuan pemberian data. “Kemudian, kita juga harus membaca privacy policy sebelum memberikan data pribadi. Karena kebanyakan dari kita biasanya langsung menyetujuinya,” ucap Angga.

Tak hanya itu saja, Upaya lainnya adalah dengan pembuatan password untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Angga mengatakan bahwa password yang memiliki keamanan tinggi terdiri dari kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil, dan simbol. Ia juga menambahkan bahwa password juga harus diganti secara berkala minimal enam bulan sekali.

Selanjutnya, Angga mengatakan masyarakat sebaiknya mengakses situs-situs yang dapat dipercaya. “Ketika menekan situs tersebut muncul pop-up langsung keluar saja. Serta jika terdapat e-mail yang tidak dikenal, maka jangan dibuka, dan langsung blokir pengirimnya,” jelasnya. Namun, apabila data pribadi terlanjur bocor, masyarakat harus segera melapor kepada pihak platform atau perbankan yang berkaitan. Angga menuturkan , jika kebocoran data menyebabkan kerugian materiil, masyarakat harus segera melaporkan ke pihak berwajib agar segera diproses. 

Artha Julia

Artikel Aktivitas Daring Meningkat, Keamanan Data Pribadi Menjadi Perhatian Penting pertama kali tampil pada LPM Industria.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan sehingga tidak semuanya sampai ke bumi. Gerhana matahari memiliki empat jenis, yaitu gerhana matahari cincin, hibrida, sebagian atau parsial, dan gerhana matahari total. "Ada empat jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari cincin, hibrida, parsial atau sebagian, dan total," tutur Eko Wahyu Wibowo selaku Kepala Satuan Pelaksana Teknik Pertunjukan dan Publikasi di Planetarium dan Observatorium Jakarta.

Di Indonesia, gerhana matahari yang terjadi hanyalah gerhana matahari parsial dan gerhana matahari cincin. "Ada dua jenis gerhana matahari yang dapat terjadi di Indonesia, gerhana matahari cincin dan parsial. Gerhana matahari cincin terjadi karena bulan tidak menutupi matahari dengan sempurna, sedangkan gerhana matahari parsial terjadi ketika bulan menutupi sebagian matahari," jelas Eko.

Fenomena pada Kamis, 26 Desember 2019 ini, kedua jenis gerhana matahari tersebut terjadi di Indonesia. “Untuk gerhana matahari yang terjadi  hari ini (26/12), ialah gerhana matahari cincin, tetapi hanya bisa dilihat di daerah Indonesia bagian utara, seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan sedikit di daerah Kalimantan Utara,” ucap M. Ananda Reza selaku anggota Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Senada dengan hal tersebut, Eko mengatakan bahwa gerhana matahari cincin pada akhir tahun ini ada sekitar 92% bagian matahari yang tertutup.

Selain itu, daerah yang tidak dapat menyaksikan gerhana matahari cincin dapat menyaksikan gerhana matahari parsial atau sebagian. Di wilayah DKI Jakarta bagian matahari yang tertutup sekitar 72,1%. “Untuk wilayah DKI Jakarta sekitar 72,1% tertutup. Gerhana matahari mulai dapat dilihat pada pukul 10.42 berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB), puncaknya 12.36 WIB, dan berakhir pada 14.23 WIB," tutur Eko.

Gerhana matahari yang terjadi saat ini termasuk ke dalam kategori siklus Saros 132. M. Ananda Reza menyebutkan bahwa gerhana yang terjadi sekarang ini adalah gerhana ke-46 dari 71 gerhana matahari yang terdapat pada siklus Saros 132. Jarak antara setiap gerhana adalah 18 tahun, sehingga gerhana ini akan dirasakan lagi pada tanggal 5 Januari 2038. “Gerhana seperti ini akan terjadi pada 5 Januari 2038, sedangkan gerhana matahari parsial di DKI Jakarta akan terjadi lagi pada 20 April 2023,” ujar Eko.

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melihat peristiwa langka ini, yaitu menggunakan kacamata khusus dan menggunakan metode pinhole. "Ada dua cara untuk melihat gerhana matahari, yaitu dengan menggunakan kacamata yang diberikan standar filter ND5 yang dapat meredupkan cahaya matahari sebanyak 100.000 kali dan metode pinhole yang bisa digunakan dari biskuit-biskuit yang ada bolongan kecilnya, lalu diproteksikan ke sebuah kertas," jelas Eko.

Eko menjelaskan bahwa terjadinya gerhana matahari parsial ini tidak akan memberikan dampak apapun pada lingkungan. “Tidak akan ada dampak ke lingkungan karena pada gerhana matahari sebagian itu kita tidak dapat merasakan adanya gerhana, namun jika gerhana matahari total dapat berdampak ke binatang-binatang nokturnal, seperti kelelawar," tutur Eko.

Bunga Smara

Artikel Fenomena Gerhana Matahari di Penghujung Tahun 2019 pertama kali tampil pada LPM Industria.

Setiap tahun, Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) Politeknik STMI Jakarta menyelenggarakan Pemilihan Raya (Pemira) ketua angkatan. Pemilihan ini diselenggarakan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada KPRM melalui TAP Pemira Pasal 3 Ayat 1 tentang Tujuan Pemira. “Kita hanya melaksanakan apa yang ada dalam TAP Pemira Pasal 3 Ayat 1 tentang Tujuan Pemira, yaitu mendapatkan ketua angkatan dari setiap angkatan muda,” ujar Daffa Febrian selaku Kabiro Hukum KPRM.

Hasabi Mutassir Rahmatullah selaku ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengatakan bahwa ketua angkatan adalah seseorang yang mengepalai suatu angkatan dan berfungsi untuk membantu terjalinnya koordinasi antara ketua jurusan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). “Inti dari fungsinya adalah sebagai jembatan untuk menyebarkan informasi dari pihak kampus kepada teman-temannya dan aspirasi teman-temannya kepada pihak BEM,” tutur Hasabi.

Selain tugas diatas, ketua angkatan dibutuhkan untuk banyak kegiatan lainnya, contohnya, saat pendistribusian seragam, penyebaran jadwal kelas Test of English as a Foreign Language (TOEFL), dan pelaksanaan kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek). “Ketua angkatan berperan ketika ada berita mengenai pendistribusian seragam, penyebaran jadwal kelas TOEFL, dan pelaksanaan Ospek.  Dia akan menyebarkan informasi-informasi tersebut kepada teman-temannya,” kata Hasabi.

Namun, mengenai posisi ketua angkatan di Struktur Organisasi (SO) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KBM Politeknik STMI Jakarta tidak menunjukkan adanya hubungan langsung antara ketua angkatan dengan KBM. Hubungannya hanya sebatas garis putus-putus atau garis koordinasi terhadap BEM, khususnya Kementrian dalam Negeri (Kemendagri).  “Secara struktur, ketua angkatan ini memiliki hubungan garis putus-putus ke Kemendagri,” kata Hasabi.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap pencapaian ketua angkatan dilakukan oleh BEM. Pengawasan itu dilakukan secara tidak menentu waktunya, bersifat persuasif, dan tidak dalam bentuk rapat evaluasi khusus. Poin pembahasan dalam rapat pengawasan tersebut adalah perihal masalah yang sedang terjadi dan perencanaan kedepannya. “Biasanya monitoring dilakukan setiap sebulan sekali, namun bersifat tentatif. Tidak ada peraturan khusus mengenai evaluasi perihal pencapaian ketua angkatan, hanya berbentuk diskusi membahas masalah dan rencana untuk kedepannya,” tutur Hasabi. 

Melalui wawancara yang telah dilakukan oleh LPM Industria beberapa waktu lalu, ketiga ketua angkatan, yaitu Ketua Angkatan 2016, 2017, dan 2018 mengatakan bahwa mereka belum melaksanakan perannya dengan sempurna terlebih lagi mengenai pelaksanaan visi dan misi yang dituturkan saat mencalonkan diri sebagai ketua angkatan. “Secara presentase, 80% pekerjaan sudah terlaksana, contohnya, membuat acara Buka Puasa Bersama Angkatan 2016, menjadi narahubung untuk kegiatan TOEFL, menjadi penengah ketika terjadi selisih paham antar jurusan, dan membantu menyelenggarakan kegiatan Ospek,” tutur Fauzi Nugraha, Ketua Angkatan 2016.

Namun, Fauzi mengaku bahwa saat kegiatan Ospek tanggung jawabnya diserahkan kepada Wakil Ketua Angkatan yang telah disepakati melalui musyawarah bersama angkatan 2016. Alasan penyerahan tanggung jawab itu adalah adanya kesibukan Fauzi di luar kampus.  “Kegiatan Ospek, saya serahkan kepada Wakil Ketua Angkatan karena saya ada kesibukan di luar kampus. Wakil itu dipilih melalui musyawarah dengan angkatan 2016,” ucap Fauzi.

Berbeda dengan Fauzi yang pekerjaannya telah tercapai 80%, Faiz Senjaya selaku Ketua Angkatan 2017 merasa pekerjaannya belum terlaksana. “Sejauh ini saya merasa belum terlaksana karena untuk mempersatukan persepsi angkatan 2017 cukup sulit. Namun, saya pernah menyelenggarakan acara kumpul bersama dengan angkatan 2017,” kata Faiz.

Selain itu, Aditya Dwi Prayoga selaku Ketua Angkatan 2018 mengatakan bahwa ia belum melaksanakan visi-misinya dan sedang merencanakan suatu event untuk angkatan 2018. “Belum terlaksana karena bingung untuk menentukan jadwal bertemu. Namun, minggu lalu sudah kumpul dengan ketua angkatan setiap jurusan untuk mendiskusikan suatu event untuk melaksanakan visi saya yang pertama, yaitu menyatukan solidaritas angkatan,” tutur Aditya.

Dalam memaksimalkan peran ketua angkatan diperlukan peran BEM dalam bentuk pengawasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, tidak semua ketua angkatan merasakan adanya pengawasan ini. “Tidak ada pengawasan dan controling dari pihak BEM. Setelah terpilih, yasudah terpilih saja,” kata Faiz. 

Walaupun setiap ketua angkatan mengaku telah cukup melaksanakan perannya, hasil kuesioner yang disebar oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Industria menunjukkan bahwa terdapat 28 suara dari 32 responden menyatakan tidak pernah merasakan peran ketua angkatan. “Fungsionalnya tidak terlihat, kegiatannya itu apa, untuk apa, dan harusnya seperti apa pun tidak telihat,” kata Nanda Zulfa Pratama, mahasiswa Sistem Informasi Industri Otomotif (SIIO) 2016. Hal serupa pun disampaikan oleh Hanifianti, mahasiswi Teknik Kimia Polimer (TKP) angkatan 2017. “Kalau aku sendiri kurang merasa efeknya. Jujur, aku pun tidak kenal dan tidak mengetahui orangnya,” ujar Hanifianti. Namun, ada juga mahasiswa yang mengatakan merasakan peran ketua angkatan. “Pernah ikut dua acara. Pertama, kumpul bersama dengan perwakilan jurusan dan BEM untuk membahas kelanjutan ketua angkatan. Kedua, kumpul kecil-kecilan dengan ketua angkatan,” ucap Syaifullah, mahasiswa SIIO angkatan 2018.

Affifah Nasrillah

Artikel Peran Ketua Angkatan di Politeknik STMI Jakarta pertama kali tampil pada LPM Industria.

Perkawinan anak adalah kebiasaan menikahkan anak-anak di bawah umur dengan orang yang lebih tua atau pun dengan anak di bawah umur. Perbuatan ini sudah menjadi hal umum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak, salah satunya faktor kemiskinan. “Perkawinan anak umumnya terjadi karena faktor kemiskinan. Banyak orang yang tinggal dalam kondisi miskin melakukan perkawinan anak dengan tujuan untuk menjadikan anak sebagai aset keluarga agar kehidupan mereka terhindar dari kemiskinan,” ujar Ryan Richard dari Youth Coalition for Girls.

Perkawinan bukan hanya sekadar menyatukan dua orang ke dalam ikatan perkawinan. Ada hal yang lebih penting daripada hal tersebut, yaitu kedua pasangan harus memiliki kematangan agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. “Matang cara berpikirnya, matang fisiknya, matang ekonominya, matang psikisnya, dan matang dalam manajemen konflik,” jelas Iklilah Muzayyanah dari Fatayat NU.

Perkawinan anak pun sering dikaitkan dengan aturan agama. Di Indonesia banyak ditemukan praktik-praktik perkawinan anak yang alasannya didasarkan pada agama. Mereka melegalkan perkawinan anak berdasarkan nilai agama. “Sejauh ini, persoalan tentang perkawinan anak dianggap memiliki dasar legitimasi dari agama,” jelas Iklilah.

Peraturan yang tak pasti mengenai batas usia seorang anak diperbolehkan menikah menjadi faktor lain dari terjadinya perkawinan anak. Tidak adanya keseragaman usia dalam hukum pemerintah membuat penentu anak dikatakan dewasa menjadi samar. “Harusnya ada harmonisasi kebijakan mengenai usia,” jelas Lia Anggiasih dari Koalisi Perempuan Indonesia.

Kini, berkat perjuangan beberapa orang yang telah memperjuangkan angka usia perkawinan anak, usia perkawinan meningkat menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Awalnya, batas usia perkawinan berada diangka 18 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. “Kami meminta  usianya jadi sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu di usia 19 tahun. Tidak lagi di 18 tahun untuk perempuan, kemudian laki-lakinya 19 tahun,” jelas Lia.

Menurut Ryan, perkawinan anak yang diidentikkan dengan anak perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan. “Perkawinan anak diidentikkan dengan anak perempuan. Inilah yang menjadi bentuk dari diskriminasi,” ujar Ryan. Ryan juga menegaskan bahwa perkawinan anak adalah bentuk pencurian terselubung terhadap mimpi anak.

Dalam hal ini, kontribusi anak muda sangat penting dalam menumpas isu-isu seperti ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyebarkan informasi tentang perkawinan anak melalui media sosial. “Bentuk kontribusi yang dapat dilakukan anak muda adalah dengan cara komunikasi, manfaatkan media sosial untuk berkomunikasi,” tutur Ryan.

Lailla Nur Viliansah

Artikel Perkawinan Anak yang Membelenggu Anak Perempuan pertama kali tampil pada LPM Industria.

Berawal dari suatu event yang bernama Earth Hour yang diselenggarakan oleh World Wildlife Fund (WWF), terbentuklah suatu perkumpulan bernama komunitas Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (Kophi). Pada mulanya pihak penyelenggara menjanjikan event Earth Hour ini akan berkelanjutan, namun kenyataanya berbeda. Event tersebut tidak kunjung berlanjut dan menimbulkan inisiatif para mahasiswa untuk membentuk suatu komunitas sendiri yang berlatar belakang tentang lingkungan. Akhirnya, komunitas ini pun terbentuk pada tahun 2010 tepatnya 28 Oktober oleh tiga orang pelopor dengan berbagai Universitas yang berbeda yaitu Yudistia dari Universitas Indonesia, Lidwina Marsela dari London School Of Public Relations dan Agus dari President University.

Walaupun banyak komunitas lingkungan di era sekarang ini, tetapi Komunitas Kophi mempunyai keunikannya sendiri. “Kophi bukan hanya sekedar komunitas lingkungan seperti biasanya. Tetapi, Kophi di sini juga memberikan edukasi kepada masyarakat, karena kami percaya dengan adanya edukasi maka akan menimbulkan kesadaran terhadap lingkungan,” ujar Andini selaku Ketua Komunitas Kophi.

Kegiatan Komunitas Kophi pun beragam mulai dari Kophi Panas (Kophi Peduli Sanitasi Anak), yaitu kegiatan observasi yang dilakukan disuatu daerah yang dinilai rendah kesadaran sanitasinya. Kemudian, anggota akan mengajak masyarakat setempat untuk peduli terhadap kesehatan. (“Kegiatan lainnya ada Ekoturism, yaitu ekowisata yang bekerja sama dengan perusahaan, ada pula Kophi Senusa, kegiatan menanam pohon di Bumi Pekemahan Cibubur, menanam mangrove, dan kegiatan spontan seperti sosialisasi pengurangan penggunaan plastik,” jelas Andini.

Kehadiran komunitas ini pun mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat pada umumnya. Bergabung menjadi anggota Kophi cukup mudah, setiap orang yang berusia 19 sampai 29 tahun dapat bergabung. “ Bagus ya, karena komunitas ini terdiri dari berbagai macam mahasiswa universitas yang bergabung. Jadi, bisa menambah relasi dan menambah pengalaman,” ujar Rizka, salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Kophi. Komunitas Kophi pun berharap agar dapat memberikan dampak kepada masyrakat secara langsung maupun tidak langsung.

Nurlina Rahayu

Artikel Kophi, Peduli Lingkungan Lewat Edukasi pertama kali tampil pada LPM Industria.

            Sejak awal berdirinya pada tanggal 20 Mei 1998, Komunitas Bambu yang bergerak dibidang kesejarahan ini sudah banyak menerbitkan buku-buku khususnya sejarah Indonesia. Komunitas ini lahir dari pertanyaan besar para pendirinya mengenai krisis yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. “Komunitas Bambu ini sebenarnya lahir dari pertanyaan besar soal krisis, karena ketidaktahuan, membuat kita terperosok dalam sesuatu yang membahayakan hidup kita,” jelas JJ Rizal selaku salah satu sejarawan, penulis, sekaligus salah satu pendiri Komunitas Bambu.

            JJ Rrizal juga menjelaskan bahwa sebenarnya Kominitas Bambu bukan lagi sebagai komunitas, tetapi lebih sebagai industri dari hasil pikiran-pikiran yang dijalankan segelintir minoritas kreatif. Selain itu, Komunitas Bambu juga peduli terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia.“Memang keprihatinan terhadap masyarakat, terutama masyarakat ada yang mengalami hongeroedem atau busung lapar. Sejarah dan efek dari penyakit busung lapar ini yang membuat krisis di Indonesia. Sehingga, Indonesia menjadi negara yang paling lama keluar dari krisis,” jelasnya mengenai dasar yang mendorongnya mendirikan komunitas ini.

JJ Rizal mengungkapkan bahwa awalnya komunitas ini bersifat umum, kemudian menjadi bagian dari publikasi pemikiran. “Pada awalnya komunitas ini bersifat terbuka, orang yang ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial bisa mampir),” jelas JJ Rizal. JJ Rizal juga menambahkan bahwa, Komunitas Bambu ini juga punya pertemuan dalam bentuk diskusi buku.

            Komunitas Bambu ini cukup terkenal dikalangan masyarakat yang suka akan sejarah. Salah satunya seorang mahasiswa Politeknik STMI Jakarta, Muhammad Abdul Hakim Faqih yang telah menyukai sejarah sejak masih di bangku SMA. Menurutnya buku-buku sejarah dari komunitas ini sangat cocok untuk anak muda yang kurang tahu mengenai sejarah. “Ini komunitas yang bagus, dalam artian sekarang banyak rakyat Indonesia kurang mengenal sejarah. Sedangkan, Komunitas Bambu itu penerbit buku-buku sejarah dan sebelum itu komunitas yang bergerak di ranah sejarah juga. Komunitas ini bagus juga karena banyak mengenalkan soal sejarah-sejarah yang ada di Indonesia,” jelas Muhammad Abdul Hakim Faqih.

Kevin Kahlil

Artikel Mengenal Sejarah Indonesia Dari Komunitas Bambu pertama kali tampil pada LPM Industria.

Anak muda adalah kelompok usia yang memiliki berbagai permasalahan, seperti permasalahan dalam mengakses lapangan pekerjaan. Bagi anak muda penyandang disabilitas, hal ini menjadi lebih sulit. Jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia pun cukup  banyak. “Berdasarkan survei yang dilakukan tahun 2015, memperkirakan bahwa pada 2019 penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 40 juta,” ujar Dewi Tjakrawiranata selaku pendiri Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapesdi).

Akses terhadap lapangan pekerjaan yang sulit bagi penyandang disabilitas berawal dari pendidikan yang tidak memadai. Seperti halnya anak dengan Down Syndrome atau disabilitas intelektual, mereka selalu mengalami penolakan saat masuk ke sekolah inklusi. Mereka diharuskan mengikuti tes IQ (Intelligence Quotient) untuk dapat masuk ke sekolah tersebut.

Kemudian, sekolah yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas di Indonesia saat ini kurikulumnya masih buruk, misalnya Sekolah Luar Biasa (SLB). Materi yang diberikan di SLB berbeda dengan sekolah umum. Kemampuan yang dimiliki tenaga pengajar untuk mengajar penyandang disabilitas pun dirasa tidak seimbang. “Kalau kita lihat untuk materi itu harus ada dibawah kurikulum anak-anak umumnya, contohnya kalau dia kelas 5 Sekolah Dasar (SD) tetapi mereka mendapatkan materi untuk kelas 3 atau 4 SD,” ujar Adhi Baroto dari Laboratorium Riset Bahasa Isyarat Universitas Indonesia.

Selain itu, kemampuan lain seperti berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain tidak diajarkan di SLB. SLB juga tidak menjamin anak-anak yang lulus nantinya akan mendapat pekerjaan, sedangkan banyak lowongan pekerjaan yang mensyaratkan minimal memiliki ijazah setara SMA. “Di sana tidak ada pendidikan soft skill-nya, contohnya untuk bahasa atau bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Di SLB tidak mendapatkan itu,” ujar Adhi.

Dalam UU No. 8 Tahun 2016 sendiri sudah mengatur mengenai hak-hak untuk penyandang disabilitas, meskipun dalam implementasinya masih lemah. Dewi mengatakan bahwa, pemerintah mulai memberikan magang selama tiga bulan melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bagi penyandang disabilitas. Namun, Dewi belum mengetahui apakah setelah itu mereka akan diangkat sebagai staff atau tidak.

Artikel Langkanya Akses Pekerjaan untuk Anak Muda Disabilitas pertama kali tampil pada LPM Industria.