lpmindustria – Banyak kebun binatang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pakan hewan saat pandemi. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemasukan kebun binatang dari penjualan tiket.
Pandemi Covid-19 yang tak kunjung membaik memaksa kebun binatang untuk menutup pelayanan mereka lebih lama. Akibatnya, sejumlah kebun binatang yang mengandalkan hasil penjualan tiket pengunjung kini berada di ujung tanduk. Bersumber dari kumparan.com yang mengutip Sebijak Institute Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), Rahmat Shah selaku Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) mengatakan bahwa pandemi ini menyebabkan sekitar enam puluh kebun binatang mati suri. Hal ini terjadi karena sebesar 84,21 persen biaya operasional mereka didapatkan dari penjualan tiket masuk, tiket permainan, restoran, parkir, dan suvenir.
Selanjutnya, dikutip dari artikel kumparan.com yang sama disebutkan bahwa kurangnya pemasukan itu membuat pihak manajemen kebun binatang kesulitan dalam pemberian pakan hewan-hewan. Oleh sebab itu, pihak manajemen kebun binatang terpaksa mengubah sistem pemberian pakan hewan-hewan di kebun binatang. Misalnya saja di Semarang Zoo, jatah daging sapi untuk harimau, singa, buaya, dan burung pemakan daging disana dikurangi karena harga daging sapi yang mahal.
Tak hanya terjadi di Semarang Zoo, Bandung Zoological Garden atau Kebun Binatang Kota Bandung pun mengalami hal yang serupa. Dilansir dari kompas.com, Sulhan Syafi’i selaku Humas Kebun Binatang Kota Bandung menjelaskan skenario terburuk jika pemerintah tak membantu dalam masa empat bulan tanpa pengunjung ini. “Kita terpaksa memotong rusa untuk menjadi pakan macan tutul dan harimau sumatera,” jelasnya.
Selain itu, Tony Sumampau selaku Sekretaris Jenderal PKBSI melalui artikel kumparan.com menuturkan bahwa ada beberapa kebun binatang lainnya yang mengalami masalah yang sama. Kebun binatang tersebut adalah Kebun Binatang Cikembulan di Garut, Solo Zoo, dan Medan Zoo.
Beberapa potret keadaan kebun binatang di atas membuat PKBSI bergerak untuk meminta bantuan kepada pemerintah. Bantuan yang diajukan tersebut berupa insentif pembebasan pajak tahun 2020/2021 dan bantuan dana untuk penyediaan pakan satwa seperti yang tertera di kumparan.com.
Hal tersebut diperjuangkan karena dikutip dari tirto.id, Tony menyebutkan banyak satwa yang ada di kebun binatang merupakan satwa endemik. Artinya, pemerintah bertanggung jawab untuk mengurus satwa tersebut. Ia juga menuturkan bahwa UU Nomor 9 Tahun 1990 mengatakan, semua satwa endemik adalah milik negara, bukan milik kebun binatang, kecuali hewan eksotik.
Melalui republika.co.id, Indra Exploitasia selaku Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan, akan mengirim bantuan kepada lembaga konservasi dengan membuat skala prioritas kebun binatang yang membutuhkan bantuan. Ia juga mengajukan permohonan relaksasi pajak melalui surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk lembaga konservasi. “KLHK telah memberikan bantuan ke lembaga konservasi di Jambi dan Yogyakarta," kata Indra.
Selagi menunggu bantuan dari pemerintah, manajemen kebun binatang dan PKBSI pun tidak hanya berdiam diri. Keduanya membuka donasi untuk masyarakat umum, pecinta hewan, atau sesama kebun binatang dengan cara yang berbeda. Contohnya saja, manajemen Kebun Binatang Bandung telah menggandeng influencer untuk ikut andil menyuarakan donasi. Disamping itu, PKBSI membuat kampanye bertajuk “Campaign Food for Animals” melalui akun Instagramnya.
Astri Oktaviani